Dia menegaskan, Pancasila tidak boleh diganti atau diubah dengan bentuk lain sebab ini merupakan amanat para pendiri bangsa.
Try Sutrisno kemudian mengingatkan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mesti menjadi fondasi dan benteng pertahanan dalam menghadapi tantangan masa depan.
Bangsa Indonesia mesti menyusun ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional yang rapi dan mantap agar dapat menjawab dan menyaring pengaruh-pengaruh yang dihadapi.
Baca Juga:Vivan Powerbank VPB-P20, Powerbank Quick Charge Terbaik dan Cocok untuk Mobilitas TinggiHarus Bersih dan Aman, Presiden Jokowi Akan Peringati Hari Lahir Pancasila di Kota Pekanbaru
”Kemudian hal penting saya ingatkan kita tidak hanya hidup dalam ruang kosong, kita sekarang hidup dalam era globalisasi nasional, internasional dan rasional,” bebernya.
”Menghadapi perubahan-perubahan besar dan cepat yang mengandung peluang dan tantangan,” lanjutnya.
Try Sutrisno menegaskan, Pancasila bukanlah milik individu, kelompok, ataupun pemerintah. Menurut dia, tiap individu bangsa Indonesia wajib mempunyai jiwa Pancasila di dalamnya.
”Semua rakyat Indonesia harus mempunyai rasa memiliki Pancasila, itu amanat Presiden Pertama kita Soekarno,” paparnya.
Dia mengungkapkan, hal itu dituangkan dalam sidang pertama BPUPKI yang dipimpin oleh Dr Radjiman Wediodiningrat yang saat itu menjabat sebagai ketuanya.
Menurut dia, dalam sidang pertama BPUPKI yang berlanjut hingga tanggal 1 Juni 1945 itu ada tiga pembicara yang mengemukakan pendapat mengenai perumusan dasar negara atau yang biasa dikenal dengan nama Pancasila.
Adapun mengenai eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Try Sutrisno menyampaikan bahwa BPIP penting dijaga keberlanjutannya sampai dengan pemerintahan baru.
Baca Juga:Empat Pipa Putus, Puluhan Ribu Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya Terganggu Meski Minim Gelar, Manchester United Ada di Urutan 2 di Daftar Klub Sepak Bola Paling Bernilai di Dunia 2024
Menurut dia, tidak ada alasan apa pun untuk mengubah atau bahkan membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di masa yang akan datang.
”Harus, bahkan kalau perlu bukan lagi landasannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi harus dibuat undang-undang agar sifatnya mengikat untuk BPIP,” kata Try Sutrisno.
Menurut dia, apabila telah ada undang-undang yang menjadi landasan BPIP, maka lembaga pembinaan Pancasila ini akan semakin kuat.
”Jangan sampai anak cucu kita hanya mengenang Pancasila tanpa mengetahui maknanya, ini merupakan usaha mempertahankan ideologi bangsa,” beber Try Sutrisno. (Sandy AW)