Pemkot Disarankan Usulkan Nama Kandidat

TASIK, RADSIK – Kurang dari enam bulan Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf akan segera purna tugas, tepatnya pada 14 November 2022. Lalu siapa yang akan menjadi penjabat sementara (Pjs) wali kota berikutrnya?
Pemerintahan Kota (Pemkot) Tasikmalaya disarankan menyuarakan keinginan publik ke pusat. Terkait, harapan dan kriteria calon pemimpin dua tahun ke depan, yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan.

Seperti diutarakan pengajar Sekolah Politik Anggaran (Sepola) Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman. Menurut dia, mestinya pemkot maupun DPRD bisa menampung suara publik dan menyuarakannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Kita respons, di Sulawesi Tenggara ada reaksi dimana empat bupati tidak dilantik gubernur. Itu menurut saya bagus, dia menunjukkan otoritas sebagai kepala daerah otonom, yang berpihak terhadap daerah. Mestinya Tasikmalaya bisa mendiskusikan dari sekarang, sebelum figur sudah ditetapkan baru muncul riakan,” tutur Nandang kepada Radar, Rabu (1/6/2022).

Menurut dia, menjelang habis periode H Yusuf yang tinggal hitungan bulan, opini atau wacana figur siapa yang akan memimpin ke depan sudah menjadi perbincangan. Seperti apa aspirasi masyarakat soal Pjs nanti, sebab kurun waktu dua tahun bukan waktu sebentar.

”Itu kan nyaris setengah periode kepala daerah definitif. Kalau orang Tasikmalaya mau pasrah sumerah begitu saja, ditentukan pusat melalui Mendagri, sepertinya tak menunjukan tipikal kita dan tentu mengkhianati semangat otonomi daerah yang merupakan produk reformasi. Di mana urusan urgen seperti ini, mestinya daerah ditanya, termasuk warganya kaitan seperti apa selera calon pimpinan sementara untuk dua tahun,” kata pemerhati kebijakan anggaran itu.

Memang, kata Nandang, secara regulasi normatif penunjukan Pjs oleh pusat dibenarkan. Namun, paling tidak pemerintahan di daerah tidak mengesampingkan aspek aspiratif. Sebab, Pjs yang bakal ditunjuk akan bertugas dan mengurus segala kewenangan daerah selama dua tahun menjelang 2024.

”Jangan sampai tidak jelas, seperti beli kucing dalam karung. Kandidatnya harus dibuka, meski pada ujungnya ditentukan pusat, paling tidak suara daerah disampaikan dan didengar. Karena dalam dua tahun anggaran kelangsungan suatu daerah sangat ditentukan,” ujar Nandang.

Menurut dia, secara normatif, Pjs wali kota nantinya bekerja mengeksekusi kegiatan dan anggaran, merujuk rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat. Dia khawatir, agenda-agenda prioritas yang merupakan kebutuhan publik di daerah, terhenti gegara pergantian kepemimpinan yang tidak partisipatif.

”Ada agenda pusat yang diprioritaskan di daerah, merujuk RPJMN, lalu nanti ada jaminan kepentingan warga terakomodir di dua kali penyusunan APBD tersebut. Maka saya mengajak elemen-elemen di daerah mulai mendiskusikan ini, sebelum terlanjur ditunjuk baru meriak,” tuturnya.

Pihaknya menilai arah pembangunan selama dua tahun Kota Resik mesti dibuka. Di mana Pjs wali kota merupakan kunci dari rencana umum pembangunan daerah nanti. Jangan sampai, dipasrahkan semua ke tangan birokrat yang tentu memiliki logika sendiri dalam membelanjakan anggaran.

”Ini kan menyangkut bagaimana mengefektifkan anggaran. Harus mulai lah, kelompok diskusi, pemerhati atau warga yang peduli sekalipun terhadap daerahnya, membahas konteks ini,” ujar Nandang.

Minimalnya, lanjut dia, DPRD maupun pemkot bisa mempelopori opini tersebut. Meski aturan pusat, bukan berarti melarang daerah bersuara, dan melakukan afirmasi atau terobosan partisipatif itu.

”Dua tahun itu perlu konsolidasi ke mana arah pembangunan di daerah. Siapa saja figur yang dinilai tepat oleh publik dan sesuai dengan karakteristik atau keinginan publik selaku penerima kebijakan atas pimpinan daerah nanti,” katanya.

Seperti diketahui, pengganti sementara kepala daerah, penjabat memiliki tugas dan wewenang menggantikan kepala daerah definitif. Merujuk Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mempunyai tugas, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Sementara, wewenang penjabat kepala daerah tertuang dalam Pasal 65 Ayat (2) UU Pemerintah Daerah, meliputi mengajukan rancangan Perda. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim mengakui di internal gedung wakil rakyat sudah menjadi topik perbincangan kaitan Pjs wali kota mendatang. Sejauh ini, pihaknya belum mengambil langkah, menunggu keputusan atas usulan gubernur yang telah melayangkan tiga nama ke pusat.

”Perbincangan memang sudah santer di internal kami, namun semoga saja yang kita harapkan kriteria atau figur yang tepat, masuk nominasi,” tuturnya.

Disinggung apakah keinginan publik akan Pjs wali kota sudah bermunculan. Pihaknya mengaku akan mendiskusikan dan mengomunikasikan terhadap pusat, sebagai input dalam menentukan figur yang tepat untuk memimpin di Kota Tasikmalaya.

”Kita akan coba sampaikan itu. Memang, harus yang kriteria pas dan kita harap pilihan nanti tepat,” ujar Ketua DPC Gerindra Kota Tasikmalaya tersebut.

Senada dengan Aslim, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat sudah memikirkan kondisi tersebut. Pihaknya akan membahas di internal komisi untuk merundingkan tindaklanjut wacana penunjukan Pjs.

”Sebab kewenangannya kan nyaris seperti wali kota. Kalau bukan figur yang kenal daerahnya, mau bagaimana berkebijakan, kita sudah sempat bahas secara informal kaitan ini di internal namun akan kita intensifkan seperti apa kelanjutannya,” ujar Anang.

Politisi Demokrat itu pun berencana akan mengunjungi Kementerian Dalam Negeri. Melaksanakan konsultasi bila perlu menyampaikan pendapat dari daerah, supaya dalam penunjukan pengganti wali kota nanti bisa sesuai harapan bersama.

”Sudah ada rencana mau ke sana, nanti kita akan kaji dan diskusikan terlebih dahulu, karena arah keberlangsungan daerah dua tahun ke depan, ditentukan di penunjukan Pj wali kota ini. Kalau figur dari birokrat harus yang benar-benar tidak ada kepentingan tapi murni yang ingin melanjutkan pembangunan saja, bertugas sebaik mungkin dan menjaga kondusivitas daerah bersama kami di DPRD,” harapnya. (igi)

%d blogger menyukai ini: