SINGAPARNA, RADSIK – Tahun ini, Dinas Kesehatan akan menghentikan sementara jamninan kesehatan daerah (jamkesda) untuk masyarakat miskin. Hal itu dilakukan karena tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk meng-cover warga miskin.
Kepala Subkor Yankes dan Pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Karnadi membenarkan adanya surat edaran terkait penghentian sementara soal jamkesda untuk tahun 2023. Namun, penghentian sementara itu terpaksa dilakukan karena beberapa faktor.
Pertama, kata dia, kondisi saat ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk jamkesda. Kemudian, keduanya masih menunggu peraturan bupati (perbup) terkait kebijakan program jamkesda ke depan.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Kemudian, lanjut dia, saat ini utang jamkesda dari 2020-2022 mencapai Rp 34 miliar yang tersebar di RSUD SMC, RSUD Soekardjo, RS Jasa Kartini, RS HS Bandung, RS Cicendo, RS Jiwa Cisarua, RS Pandega dan RS Margono. “Yang paling besar adalah RSUD SMC sekitar Rp 20 miliaran lebih,” ujarnya melalui sambungan telepon, tadi malam.
Biasanya, kata dia, setiap tahun alokasi jamkesda Rp 3 miliar. Anggaran tersebut jelas tidak cukup selama satu tahun, bahkan tahun 2022 hanya cukup meng-cover selama dua bulan. Karena, dalam satu bulan itu dirata-ratakan mengklaim 300-400 pasien. “Jadi memang cukup berat,” kata dia, menjelaskan.
Menurut dia, ditiadakannya jamkesda belum tentu sepanjang tahun 2023, karena belum ada kelanjutan soal peraturan bupati. Tidak menutup kemungkinan juga dalam waktu dekat akan ada kabar baik.
“Masyarakat diimbau untuk mendaftarkan diri ke BPJS untuk diintegrasikan dan dibiayai oleh pemda. Untuk yang lain boleh mengajukan kepesertaan BPJS lewat mandiri dan 2024 harus sudah ter-cover 98 persen kepesertaan BPJS,” ujarnya, menambahkan.
Dia menjelaskan, mekanisme pengajuan jamkesda awalnya mengusulkan ke Dinas Sosial sebagai verifikator pertama. Di sana dipastikan layak atau tidaknya, jika layak akan direkomendasikan ke Dinas Kesehatana. “Nanti di Dinkes kita verifikasi kembali kelengkapan berkasnya, setelah lengkah baru dikeluarkan rekomendasi untuk pihak rumah sakit agar biaya perawatannya di-cover jamkesda,” ujar dia.
“Yang bisa diklaim oleh jamkesda masyarakat miskin, penyakitnya tidak terbatas yang penting warga miskin harus terdaftar di DTKS,” ucap dia, menambahkan.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepulloh ST MM menanggapi terkait surat edaran dari Dinas Kesehatan terkait pemberhentian sementara rekomendasi jamkesda. “Ini untuk mengisi kekosongan, kemarin memang terus terang terkait anggaran kita punya utang cukup besar juga ke RSUD SMC, kemarin sampai Rp 23 miliar lebih karena baru bisa membayar sekitar Rp 2 miliar,” ujarnya kepada Radar, Rabu (4/1/2023).
Kemudian, sekarang ada surat edaran, salah satunya fokus untuk memang membenahi utang yang harus dibereskan antara SMC dengan pemerintahan. Kalau tidak dibayar ini bisa kolap juga. “Kami secara politis tidak setuju jika seperti itu, karena orang sakit tidak bisa dilarang. Secara politis tetap mendorong harus ada solusi yang bijak, bahwa urusan kesehatan itu adalah urusan dasar terutama bagi yang tidak mampu,” ucap dia.
Kemudian, kata dia, secara teknis mungkin bagaimana mengoptimalisasi faskes secara optimal melayani kesehatan. Artinya puskesmas juga jangan sampai sedikit-sedikit rujuk, optimalisasi dan optimalkan sistem pelayanan dari puskesmas dengan harga yang terjangkau dengan penyesuaian kemampuan yang ada di daerah.
“Dinas Kesehatan juga harus melihat melalui sisi nilai kemanusiaannya. Jadi memang paham bahwa anggaran memang agak kesulitan untuk membereskan utang yang harus dibayar ke RSUD SMC, karena itu puluhan miliar nilainya yang memang terakumulatif dari tahun ke tahun yang tidak beres-beres,” jelas dia.
“Saya meminta harus ada solusi bahwa terutama betul-betul sistemnya lebih selektif, orang yang berobat ke sana betul-betul memang yang tidak mampu itu dibantu oleh pemerintah dan juga sistem pengobatannya di RSUD SMC juga disesuaikan bagaimana meminimalisasi pembiayaan yang ada,” pungkasnya.
“Saya mengusulkan ke ketua Komisi agar ada dengar pendapat terkait ini, agar ada solusi dan panggil Dinas Kesehatan untuk duduk bareng. Hal apa dan ikhtiar apa dari pemerintah yang bisa dilakukan untuk keluar dari permasalahan ini. Mudah-mudahan minggu ini kita usulkan,” ucapnya. (yfi/obi)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!