TASIKMALAYA, RADARTASIK – Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan kurang sepakat dengan pendapat Kepala Departemen Tata Kelola Urusan Publik (TAKE UP) Perkumpulan Inisiatif Nandang Suherman yang menyebut penurunan angka kemiskinan Kota Tasik adalah hasil validasi ulang, bukan karena intervensi kemiskinan melalui program.
Menurutnya pendapat itu tak sepenuhnya benar. Sebab setiap OPD memiliki tanggungjawab terhadap penanggulangan kemiskinan melalui program-program tematik yang dijalankan.
“Kemiskinan itu jadi isu tematik dari berbagai OPD. Bagaimana mereka berkolaborasi dari berbagai OPD. Kita kan sekarang melakukan verifikasi dan validasi data, dan itu yang jadi acuan oleh OPD untuk melaksanakan programnya, sehingga tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan,” terangnya kepada Radar, Senin (30/10/2023).
Ivan kemudian memberi contoh sejumlah program pengentasan kemiskinan yang sudah dijalankan oleh pemerintah kota.
Baca juga: Penurunan Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Efek Hasil Validasi Ulang Data
Seperti program Universal Health Coverage (UHC), dimana beban kesehatan masyarakat juga sudah ditangani oleh Penerima Bantuan (PBI).
“Terus kita verifikasi dan validasi, karena kan memang dinamis datanya,” kata Ivan mencontohkan.
Pemkot juga sudah mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial untuk akselerasi data dan program untuk masyarakat miskin. Sehingga penerimaan program bantuan bisa menjadi lebih tepat sasaran.
“Yang kemarin itu kan juga sudah dimaksimalkan, walaupun dengan situasi anggaran yang terbatas karena kita lagi mengalami defisit, tapi kan semangatnya masih ada. Tahun depan kita sedang evaluasi juga bagaimana bisa lebih maksimal nantinya,” katanya.
Baca juga: Pj Wali Kota Tasikmalaya: Selama Oktober2023 Digelar Sebanyak 31 Event
“Kita mendata memang lewat program kemiskinan itu, kan kalau ada program didata warga yang termasuk dalam kategori miskin itu,” ujarnya.
Bagi Ivan, program yang digencarkan OPD itu cukup berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Pasalnya, ada dua indikator yang jadi acuan pemkot dan OPD dalam setiap program yang diluncurkan.
“Pendekatan fungsinya kan ada dua, bagaimana mengurangi beban pengeluaran mereka, dan bagaimana meningkatkan pendapatannya. Itulah yang mengukur kesejahteraanya meningkat,” pungkasnya.