TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – DPRD Kota Tasikmalaya meminta pemerintah mengevaluasi anggaran belanja internet yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Peninjauan terhadap anggaran penggunaan layanan jaringan internet itu diperlukan demi penghematan.
“Kita anggaran belanja internet itu di angka Rp 9 miliar. Perlu kita tinjau lagi. Barangkali ada beberapa penyedia lain yang bisa menghemat belanja tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Muslim MSi kepada Radar, Selasa, 21 Mei 2024.
Ia mengakui dewasa ini penggunaan teknologi informasi sudah mutlak menjadi kebutuhan bersama. Khususnya pemerintahan.
Kehadiran jaringan internet dapat mengoptimalkan pelayanan dan penatakelolaan internal.
Baca Juga:Mantan Komisioner KPU Kota Banjar Memilih Daftar Sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota, Lebih Realistis?H Amir Mahpud Sang "Penganut Mazhab Survei" Tentukan Pendamping Viman di Pilkada 2024!
Namun biaya yang dirogoh pemerintah dari APBD untuk pos belanja konektivitas internet selama ini dinilai perlu penghematan.
Muslim menuturkan bahwa saat ini sudah banyak perusahaan penyedia layanan jaringan internet di tanah air yang harganya lebih murah. Ia pun menyebut salah satu diantaranya, yaitu provider baru yang tengah promo besar-besaran dan banting harga saat ini.
“Starlink ya, punya Elon Musk. Itu luar biasa biayanya setelah kami telaah. Pj wali kota juga informasinya di rumah gunakan koneksi ini. Nah, kita pikir Pemkot juga bisa menimbang opsi untuk mengganti penyedia internet tatkala ada yang lebih efektif efisien,” kata dia.
Ketua DPC PDIP tersebut mengkalkulasi bahwa apabila saat ini 125 spot koneksi internet yang digunakan Pemkot menelan biaya Rp 9 miliaran per tahun, maka jika dialihkan dengan provider lain yang lebih murah, penghematannya bisa sampai Rp 7 miliar.
Meski di sisi lain, pihaknya belum bisa memastikan apakah ke depannya harga layanan provider dimaksud tersebut akan tetap seperti itu atau hanya pada saat masa promosi saja.
“Artinya kita bisa hemat hitungan kasarnya. 125 titik saja bisa menghemat Rp 7 miliaran. Itu termasuk jaringan dan bandwith dalam satu tahun. Kami akan menyarankan dinas terkait supaya mengkaji ini,” katanya menganalisa.
Di sisi lain, lanjut Muslim, Kota Tasikmalaya sendiri diharapkan sudah mulai memupuk pondasi dalam mendirikan jaringan sendiri. Supaya, tidak bergantung terhadap provider dan kedepannya bisa mengelola sendiri melalui BUMN mau pun lembaga sejenis yang berorientasi terhadap layanan non-profit.