RADAR TASIK – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) guru bersertifikasi menggeruduk Gedung DPRD Kota Banjar. Mereka meminta kejelasan terkait dihapusnya kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan daerah (tunda).

Para guru mengaku keberatan dengan dihapusnya TPP oleh Pemkot Banjar. Mereka menganggap penghapusan itu tidak adil lantaran penghapusan TPP hanya dibebankan kepada kalangan guru bersertifikasi saja.
“Hasil studi banding ke provinsi, di daerah lain masih bisa diterapkan kenapa di Kota Banjar tidak?” ujar Herni, guru SDN 1 Kota Banjar, Senin (21/3/2022).

Ia meminta wali kota mengembalikan lagi tunda yang selama ini ia dapatkan bersama guru-guru ASN bersertifikasi lainnya. “Tolong dikaji kembali kebijakan penghapusan TPP tersebut. Kalau alasannya karena defisit anggaran, kenapa hanya kami (guru sertifikasi) saja yang jadi korban,” kata dia.

Baca selengkapnya/berlangganan , disini
%d blogger menyukai ini: