TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – DPRD Kota Tasikmalaya menyoroti kinerja pegawai RSUD dr Soekardjo. Legislatif meminta pemerintah lebih ketat mengawasi kinerja rumah sakit pelat merah itu.
“Makanya tadi (kemarin, Red) disepakati bersama untuk mengawasi dengan intens. Waktu dekat ini kita akan pantau penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) yang sudah efektif beroperasi sejak 1 April,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasik Dede Muharam usai bertemu Pj wali kota Cheka Virgowansyah di Bale Kota , Senin (3/4/2023).
Ia menyebut persoalan RSUD dr Soekardjo sangat kompleks. Namun yang paling utama adalah masalah sumberdaya manusia (SDM) dan manajerial rumah sakit.
Baca Juga:Elon Musk Berulah, Logo Twitter Diganti Gambar Anjing Doge CoinGuncangan Gempa Kurang Lebih 1 Menit, Bikin Kepala Pusing
Etos kerja mereka harus dinaikkan agar pelayanan rumah sakit semakin prima. Salah satunya dengan menjalankan SIM RS.
“Kita akan pantau dulu penerapan sistem tersebut. Nanti sekali-kali bersama Pak Pj wali kota mengantor di sana untuk mengevaluasi. Sistem yang sudah ada, dijalankan. Jangan sampai teknologi mumpuni, tapi SDM-nya tak sesuai harapan. Maka upaya efektif-efisien dan transparan takkan terwujud,” ujar Politisi PKS itu.
KSO Akan Ikut Kena Evaluasi
Tidak hanya urusan aplikasi pelayanan, kerjasama operasional (KSO) yang dilaksanakan dengan sejumlah pihak ketiga pun tak luput untuk dari evaluasi. Terutama kerjasama yang sifatnya kurang menguntungkan bagi RSUD.
“Jadi tak hanya sistem, SDM juga penyedia jasa di sana akan kita evaluasi supaya terus mendapatkan perbaikan,” tutur Dede.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Ahmad Junaedi mengakui perlunya pembinaan SDM internal rumah sakit. Terutama berkaitan kebiasaan atau budaya yang sudah berjalan.
Para tenaga kesehatan di rumah sakit harus memperhatikan kepuasan pasien atas pelayanan. Sehingga akan mendorong pendapatan.
“Ketika sistem sudah bagus, tapi SDM-nya tidak menyesuaikan juga kan percuma. Makanya, tadi (kemarin, Red) kita sarankan ke eksekutif terutama direktur RSUD, kepala unit atau kepala bidang harus di-briefing atau evaluasi secara berkala. Supaya terus melakukan perbaikan. Bukan saling cari aman atas tugas dan pekerjaan masing-masing,” beber Politisi PKB itu.