TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – DPRD Kota Tasikmalaya menyebut komunikasi yang dibangun antara pemerintah dengan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak selaras. Pasalnya, semasa reses, anggota dewan banyak menerima keluhan tentang dana hibah yang dipotong hingga 30 persen.
“Ketika reses kepada masyarakat kami dipermalukan. Masyarakat menanyakan kepada kami, tentang waktu pengajuan hibah, ketika diusulkan Rp 72 juta, rekomendasi TAPD Rp 50 juta, akhirnya (cair) cuman Rp21 juta,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Mamat Rahmat SH, Selasa (21/11/2023).
Merasa kesal dengan nama baik DPRD yang tercoreng, Mamat lantas memanggil Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, untuk memberikan penjelasan masalah tersebut. Namun, Kabag Kesra tampak absen di Rapat Paripurna ke-1 yang dilaksanakan kemarin itu. Sehingga menimbulkan banyaknya interupsi dari anggota dewan.
Baca Juga:Pj Wali Kota Tasikmalaya akan Diskusikan Kelanjutan Penerbangan Komersil di Bandara Wiriadinata dengan Danlanud BaruMahasiswa Tuntut Penanganan Sampah di Kota Tasikmalaya Dituntaskan
“Itu apa dasarnya, apa perhitungannya, rekom seperti apa. Rata-rata hampir semua 30 persen dipukul rata. Apakah kebijakan dari Kesra itu diperintahkan oleh pak Sekda, apakah Pak Sekda diperintahkan Pak Pj? Kami perlu jawaban dan penjelasan atas itu,” tandas Mamat.
“Hari ini reses, apalah artinya. Disampaikan sudah, dilaporkan sudah, tapi tindak lanjutnya tidak ada,” tambahnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Murjani, juga menyampaikan hal serupa tentang pemenggalan dana hibah sebesar 30 persen.
“Fakta yang kami terima, tenryata memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pj. Ternyata yang terjadi adalah semua dipukul rata (dipangkas) 30 persen dari pengajuan. Justru tidak ada penilaian di lapangan,” ungkapnya.
Keluhan juga disampaikan anggota Komisi 1 Dodi Ferdiana Kusnandar SPd yang mendapat keluhan realisasi dana hibah jauh dari pengajuan.
“Ada masyarakat bahkan yang bilang bahwa ‘saya juga tahu ini dalah tahun Pemilu, tapi mohonlah tidak memotongnya besar sekali. Seolah-olah kita ini mempermainkan masyarakat, paahal kami yakin DPRD ini tidak pernah memotong uang hiba. Itu yang menjadi citra buruk kami di masyarakat,” timpalnya.