TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Asumsi nepotisme RT dan RW dalam pendataan warga miskin dinilai argumen yang aneh. Pasalnya, pendataan kemiskinan sudah tidak lagi melibatkan Ketua RT dan RW.
Ketua Forum Silaturahmi (Forsil) RT dan RW Kota Tasikmalaya Deden Tazdad menyesalkan ketika ada asumsi yang menyudutkan RT dan RW. Karena sepengetahuannya RT dan RW tidak lagi dilibatkan dalam pendataan warga. “Jadi tahu-tahu warga sudah dapat bantuan,” ujarnya kepada Radar, Jumat (20/9/2024).
Justru, dia menyinggung bahwa terakhir pendataan itu dilakukan oleh Dinas Sosial dengan memberdayakan para mahasiswa IPDN. Sehingga aneh jika masih ada yang menyudutkan Ketua RT RW. “Ketua RT dan RW paling hanya mendapat koordinasi dan laporan saja, yang mendata mahasiswa IPDN,” terangnya.
Baca Juga:Ivan-Dede Sebut 1 Tahun Bisa Tangani Masalah Sampah di Kota Tasikmalaya, Kalau Terpilih di Pilkada 2024Mau Ada Festival UMKM dan Pasar Malam di Alun-Alun Dadaha, Tapi Ada Polemik Soal Izin
Pihaknya berharap bola panas masalah bantuan sosial selalu dilempar ke RT dan RW. Berbanding terbalik dengan insentif yang berikan pemerintah untuk mereka. “Insentifnya tidak seberapa, tapi tuntutannya sangat luar biasa,” ucapnya.
Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi Dinsos akan melakukan pembaruan data warga miskin meskipun agak riskan karena dilakukan menjelang Pilkada. Selain itu pihaknya meminta ada langkah pembinaan juga untuk para Ketua RT dan RW. “Selama ini sepertinya tidak ada pembinaan kepada RT RW,” katanya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Odang Saepudin juga mengungkapkan hal serupa. Di mana RT dan RW tidak lagi dilibatkan dalam urusan pendataan warga miskin termasuk penerima bantuan sosial. “Kan tidak lagi dilibatkan, kenapa RT dan RW lagi yang disudutkan,” tuturnya.
Para penerima bantuan sosial pun menurutnya bukan atas pengajuan RT dan RW. Bahkan dia juga bingung pemerintah menggunakan data dari mana untuk urusan bansos. “Ada 44 penerima bantuan di lingkungan saya, entah datanya dari mana,” katanya.
Ada pun bantuan yang melibatkan RT dan RW biasanya bersifat insidental. Misal ada bantuan dari lembaga atau pihak tertentu yang memberikan bantuan dengan kuota terbatas. “Kalau saya pribadi pasti minta ke RT untuk mencari yang memang layak untuk mendapatkannya,” pungkasnya.(rangga jatnika)