SINGAPARNA, RADSIK – Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka harapan baru untuk terwujudnya kemandirian desa dalam arti desa memiliki kewenangan secara otonom untuk membangun.

Sekaligus memunculkan kekhawatiran baru akan banyaknya kasus korupsi yang menyeret aparat pemerintahan desa. Kekhawatiran tersebut merupakan sesuatu yang cukup wajar, karena selain pemberian kewenangan desa juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.

Baik dari APBD maupun dari APBN. Berdasarkan skema alokasi anggaran sebagaimana diatur oleh undang-undang, desa akan mengelola paling sedikit Rp 1 miliar. Maka dari itu organisasi mahasiswa Jabar yang masuk Kelompok Cipayung Jawa Barat menyampaikan bahwa penguatan BUMDes bukan lagi sebagai pilihan tapi keharusan dalam visi membangun Indonesia ke depan.

Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik, Login

Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!

%d blogger menyukai ini: