TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Dr H Ivan Dicksan Hasanudin bakal segera ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024. Menurut aturan ia harus mundur setelah nanti resmi mendaftar ke KPU sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian kursi komandan para ASN itu dipastikan bakal kosong.
Menyikapi hal ini, DPRD Kota Tasikmalaya kemudian menyoroti soal netralitas ASN menjelang kontestasi Pilkada. Para legislator mewanti-wanti agar pengisian kursi sekretaris daerah dilakukan secara transparan. Orang yang dipilih nanti tak boleh terafiliasi pada kekuatan politik manapun. Dengan kata lain, pemerintah harus memastikan figur yang menggantikan Ivan nanti benar-benar netral.
Hal itu sebagaimana ditegaskan Ketu DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim. Ia menyebut jika penempatan ASN di lingkungan pemerintah kota adalah hak prerogatif kepala daerah. Dalam hal ini Pj wali kota. Akan tetapi sebagai sesama penyelenggara pemerintahan, akan lebih elok jika pemerintah juga melibatkan DPRD dalam prosesnya.
Baca Juga:Lama Tak Terdengar, H Maman Padud Kota Banjar Tiba-Tiba Datangi Partai Golkar, Mau Apa?Daftar untuk Pilkada Banjar, Dimyati-Alam Disebut Sudah Penuhi Persyaratan Perseorangan
“Meski itu hak prerogatif Pj wali kota dalam menentukan pengganti Pak Sekda, mohon maaf eloknya kami diajak diskusi atau diminta masukan sebagaimana sesama penyelenggara pemerintahan,” katanya pada Selasa (14/5/2024).
Ketua DPC Partai Gerindra itu menegaskan posisi sekretaris daerah adalah posisi paling strategis. Sebab seorang Sekda punya power kuat untuk menggerakan seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintahan.
“Apalagi ASN selalu jadi sorotan publik kaitan netralitasnya dalam menjelang tahun politik. Bekerja ASN itu secara administratif di Pemkot, cari yang steril jangan sampai dia jadi alat berpihak ke figur tertentu itu jadi kurang baik,” lanjut Aslim.
Ia pun meminta Cheka, sebagai penjabat kepala daerah saat ini untuk lebih teliti dalam memilih orang yang akan menggantikan posisi Ipan. Soal daftar nama yang sempat beredar dan dikatakan layak jadi pengganti sekda, hal itu menurutnya perlu dicermati lagi.
“Posisi sekda itu strategis dalam menghadapi Pilkada. Unsur eselon II kita yakini ada dan banyak yang proper, tapi dari sekian yang ada mohon maaf kita lihat track recordnya, afiliasinya, seolah sudah terbaca. Maka mau itu dari luar, atau pun internal Pemkot. Kita minta steril urusan politis,” tegas Aslim. (Firgiawan)