RADAR TASIK – Persoalan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menuai polemik dinilai karena pemahaman warga belum utuh. Pemerintah daerah harus bisa meyakinkan dan menyosialisasikan dengan benar agar tidak ada salah paham.

Karang Taruna yang ikut mendampingi pun akhirnya kena getahnya. Mereka direcoki dan dituduh ikut mengarahkan warga untuk belanja ke E-Warong tertentu. Seperti halnya yang menimpa Karang Taruna Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi.

Ketua Karang Taruna Kelurahan Sambongpari Cepi Nugraha menuturkan bahwa pihaknya diminta bantuan untuk mendampingi distribusi BPNT. Fokus kerjanya lebih kepada menjaga kegiatan tetap kondusif. ”Supaya berjalan lancar, kita bantu warga lansia yang kesulitan,” ucapnya, Kamis (3/3/2022).

Pihaknya pun menyesalkan ketika ada tuduhan Karang Taruna mengambil keuntungan untuk meminta jatah.

”Ada saja yang datang, seolah-olah kita dapat uang,” tuturnya.

Bahkan, kata Cepi, pihaknya pun dituduh berperan menggiring massa agar langsung membelanjakan bantuan ke E-Warong tertentu. Padahal Karang Taruna hanya memfasilitasi dan mengarahkan menemui petugas dari Kantor Pos. ”Sampai ada pemberitaan di media online kami mengarahkan warga belanja di tempat tertentu, padahal kami tidak tahu menahu,” ujarnya.

Wawancara terpisah, Sekretaris Karang Taruna Kelurahan Sambongpari Arief Abdul Rohman menegaskan secara kelembagaan tidak ada keterlibatan langsung dalam distribusi BPNT. Terlebih setelah bantuan itu diberikan secara tunai kepada masyarakat. ”Mungkin memang ada rekan-rekan yang diminta bantuan,” tuturnya.

Sejauh ini peran Karang Taruna dalam BPNT yakni mengawal verifikasi rumah penerima saja. Karena penyaluran BPNT pada dasarnya dilakukan oleh PT Pos langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). ”Kita memang ada verifikasi rumah KPM, tapi bukan distribusi bantuannya,” katanya.

Menurut dia, polemik BPNT saat ini muncul karena pemahaman masyarakat yang masih belum utuh. Kebanyakan para penerima menurut begitu saja ketika diarahkan berbelanja ke E-Warong tertentu. ”Maka dari itu warga menurut saja karena percaya dengan konsekuensi akan dicoret ketika tidak mengikuti arahan,” ucapnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya sudah mengeluarkan edaran ke pemerintahan di bawahnya. Peran pemerintah kelurahan di sini sangat penting agar memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat. ”Sampaikan saja kalau uang itu memang bebas dibelanjakan di mana pun, asal sesuai peruntukan,” tuturnya.

Pihaknya pun mendukung E-Warong untuk berperan dalam penyediaan kebutuhan warga. Hanya saja harga dan kualitasnya harus sesuai dengan yang ada di pasar dan warung-warung. ”Kalau harganya sesuai, sepertinya warga juga tidak akan maslah untuk membelanjakan bantuan itu di E-Warong,” ucapnya.

Para penerima BPNT sudah jelas harus membelanjakan bantuan uangnya untuk sembako. Terkecuali untuk apel dan daging tergantung selera masing-masing. ”Karena kalau untuk beras dan telur, pasti warga memerlukan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Rukun Warga Rukun Tetangga (ARWT) H Odang mengatakan bahwa RT dan RW lagi-lagi kena getahnya dalam polemik penyaluran BPNT. Padahal secara legitimasi mereka tidak dilibatkan. ”RT dan RW pada prinsipnya tidak terlibat dalam penyaluran BPNT,” ujarnya.

Namun kehadiran RT dan RW pada prinsipnya untuk mendukung program pemerintah. Salah satunya mendorong KPM membelanjakan yang BPNT sesuai peruntukan. ”Jadinya bingung peran kami harus bagaimana, karena kalau ada apa-apa protesnya ke RT dan RW,” tuturnya.

Sementara ini, pihaknya tidak bisa menghalangi ketika ada RT dan RW yang bekerja sama dengan E-Warong. Akan tetapi jangan sampai ada unsur paksaan apalagi intimidasi. ”Tapi harus dengan kesepakatan KPM, kalau memang ada KPM yang menolak ya jangan dipaksa,” katanya. (rga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: