TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID– Kepala Pelaksana (ketua) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar, mengungkapkan pihaknya akan segera melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan instansi teknis terkait status tanggap darurat terhadap kekeringan akibat badai El Nino.
“Rencana minggu depan akan rakor PRC dengan instansi teknis, untuk membuat penyepakatan SK Wali Kota harus segera dibuat,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kota Tasikmalaya, saat ini ada dua wilayah yang sudah kekeringan dan meminta pasokan air sebanyak 5000 liter.
Baca Juga:Mulai Tahun Ini Tanggal 24 Agustus Diperingati Sebagai Hari Kobe Bryant untuk Mengenang Sang Legenda Basket13 Nama Bakal Calon Ketua NU Kota Tasikmalaya Mulai Muncul di Masyarakat
“Sudah dirasakan oleh masyarakat langsung, di Singkup Purbaratu dan Leuwiliang Kawalu,” imbuhnya.
Selain dua desa tersebut, ada daerah lain yang juga sudah terdampak kekeringan. Namun, BPBD belum dapat memenuhi permintaan sebab logistik yang belum tersedia. Daerah itu di antaranya, Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Indihiang.
“Maka dari itu, status tanggap darurat harus segera diterapkan. Kalau sudah, logistik lengkap kita bisa dengan cepat menanggulanginya,” kata Ucu.
Nantinya, pasokan air untuk masyarakat tersebut akan dikirim dari PDAM Tirta Sukapura, Kabupaten Tasikmalaya.
Oleh sebab itu, Ucu juga mengingatkan kepada masyarakat agar mulai menghemat air dan menanam serta merawat tanaman di lingkungan sekitar.
Adapun imbauan serta edukasi sudah disampaikan oleh BPBD sejak 3 bulan lalu, tentang potensi iklim kering dan upaya pencegahannya.
“Sejak awal kita sudah edukasi tentang bencana kekeringan di 2023-2024 akan melanda di 10 kecamatan dari data 2011,” ujarnya.
Baca Juga:Peringati HUT Kota Tasikmalaya ke-22, Pemkot Akan Sebar Proposal Permohonan PartisipasiChery Tiggo 8 Pro Makin Mendunia Setelah Jadi Kendaraan Resmi Kepresidenan BRICS Summit 2023 di Afrika Selatan
Ucu juga menegaskan bahwa kondisi iklim kering saat ini, dengan bekurangnya produktivitas pertanian dan keluhan yang disampaikan masyarakat, merupakan indikator yang sudah memenuhi untuk ditetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan.
Sedangkan, tentang solusi hujan buatan, Ucu tidak ingin berkomentar banyak sebab keputusan atau wacana tersebut merupakan kewenangan dari BMKG. (mg3)