PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kabupaten Pangandaran menyoroti pentingnya netralitas birokrat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Ketua HMI Komisariat Kabupaten Pangandaran, Asep Saepudin, mengungkapkan bahwa birokrat memainkan peran penting dalam pemerintahan dan sering kali berada dalam posisi sulit selama proses pilkada.
Asep menjelaskan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), birokrat Pangandaran diwajibkan untuk menjaga netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga:Baru 62 Hotel di Pangandaran Miliki Izin Andalalin, Ratusan Lainnya Belum Penuhi AturanSudah 7 Bulan Honorer Pangandaran Tak Digaji, Berpotensi Jadi Isu Panas Jelang Pilkada Serentak 2024
Namun, dia juga mengakui bahwa tekanan politik dari calon yang memiliki pengaruh kuat di dalam maupun di luar pemerintahan menjadi tantangan yang signifikan bagi mereka.
”Salah satu tantangan utama bagi birokrat dalam pilkada adalah tekanan untuk mendukung salah satu calon,” ungkap Asep kepada Radartasik.id, Kamis, 3 Oktober 2024.
Menurut Asep, tekanan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari imbauan halus hingga ancaman mutasi, penurunan jabatan, atau bahkan pemberhentian.
Kondisi ini sering kali menempatkan birokrat dalam dilema, di mana mereka harus menyeimbangkan tanggung jawab profesional dengan tekanan politik yang mereka hadapi.
Pada Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024, dua pasangan calon dengan latar belakang yang berbeda akan bersaing.
Pasangan nomor urut 1, Citra Pitriyami dan Ino Darsono, berasal dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tokoh masyarakat. Mereka diprediksi akan menarik dukungan dari kalangan milenial dan masyarakat umum.
Di sisi lain, pasangan nomor urut 2, Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat, berasal dari kalangan birokrat, termasuk petahana yang memiliki pemahaman mendalam tentang birokrasi.
Baca Juga:4 Pasangan Suami-Istri Siap Mengadopsi Bayi Terbuang di Pangandaran, Siapa yang Akan Terpilih?Wisata dan SDA Belum Maksimal, Pjs Bupati Pangandaran Minta Pemdes Lebih Jeli
Kedekatan mereka dengan jaringan internal pemerintahan dapat menjadi kekuatan utama dalam mendapatkan dukungan.
HMI berharap agar birokrat tetap menjalankan tugas secara profesional dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang berkembang selama pilkada.
Asep mengingatkan bahwa, dalam praktiknya, birokrat sering kali mengambil langkah strategis untuk melindungi posisi mereka, terutama jika mereka merasa salah satu calon memiliki peluang besar untuk menang.
Menurutnya, penting bagi birokrat untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, agar kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi dapat tetap terjaga. (Deni Nurdiansah)