FRAKSI-Fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya memandang kinerja pemerintah Ade-Cecep belum maksimal dalam melaksanakan program kerjanya serta memanfaatkan potensi-potensi daerah.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ferry Willyam mengatakan, penilaian terhadap kinerja pemerintahan Ade-Cecep harus dilihat dari program kerja yang diwacanakan di dalam visi misi. Termasuk, dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah berapa persen yang terealisasi dan janji politik serta komitmen untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam kebijakan daerah memang, kata dia, tidak semua sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, ada hal-hal kebijakan pemerintah daerah tidak dilaksanakan secara maksimal. “Karena pandangan dan kebijakan itu harus merepresentasikan dengan kebijakan pusat. Maka daerah harus konsisten dan fokus dari sisi kebijakan yang dilaksanakan ke depan,” kata Ferry kepada Radar, Minggu (8/1).
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Dari sisi kebijakan RPJMD, kata dia, belum secara sepenuhnya maksimal, karena di sisi lain selama perjalanan dua tahun ini harus memahami kondisi nasional dengan adanya pandemi Covid-19, artinya kebijakan daerah tidak berjalan efektif. Akhirnya prioritas teralihkan dengan kebijakan pusat demi stabilitas nasional.
“Mudah-mudahan dan harapan satu setengah tahun ke depan Ade-Cecep bisa memaksimalkan kinerjanya. Dan kita akan mengawal progres pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB Kabupaten Tasikmalaya Jejeng Zaenal Muttaqin mengungkapkan, kinerja pemerintahan Ade-Cecep secara umum memang belum terlihat perubahan yang berarti atau cukup signifikan. Seperti tingkat indek pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Tasikmalaya masih rendah, kemudian infrastruktur belum mendapatkan perhatian memadai. Hal tersebut sebagai salah satu parameternya.
Menurut dia, memang ada alasan-alasan yang bisa dimaklumi karena selama dua tahun ini masih ada dampak dari pandemi Covid-19. Yang kemudian kebijakan daerah harus ada penyesuaian berkenaan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. “Jadi ada kondisi-kondisi pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19,” paparnya.
Selanjutnya, kata dia, dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang berada di Kota Tasikmalaya, belum maksimal. Kemudian ada semacam rekomendasi untuk dioptimalkan dan dimanfaatkan.
Secara teknis ada program padat karya yang bagus untuk pemulihan dan pemanfaatan tenaga kerja serta pembangunan infrastruktur di daerah. “Tetapi ternyata padat karya ini sudah hampir dua tahun anggarannya ada tetapi tidak bisa direalisasikan. Ini sangat disayangkan sekali tidak dilaksanakan, sehingga tentu pemerintah harus lebih serius melakukan evaluasi, pembinaan terhadap pengelola program tersebut,” paparnya.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Daelani mengatakan, kinerja pemerintah daerah atau eksekutif secara keseluruhan ada salurannya, secara objektif bisa dilihat melalui Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tasikmalaya.
“Maka bisa dikritisi secara normatif dan objektif. Oleh fraksi sebagai catatan dan rekomendasi nantinya untuk eksekutif melalui LKPj ini,” kata Deni, menjelaskan.
Kalau saat ini, belum bisa berpendapat secara langsung, harus tetap objektif sesuai data yang disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Yang jelas kelebihan dan kelemahan lumrah pasti adanya.
Namun, ungkap dia, kalau secara pekerjaan rumah memang masih banyak, misalnya yang dirasakan soal masalah infrastruktur jalan yang belum sesuai harapan masyarakat. “Kemudian, pengembangan potensi wisata belum optimal dan menarik investasi ke daerah belum maksimal. Maka pekerjaan rumah ini kita dorong bisa diselesaikan,” paparnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ending Sunaryo mengatakan kinerja pemerintahan Ade-Cecep selama ini memang terlihat ada sedikit progres dan perubahan lebih baik. “Namun masih ada kelambanan untuk masalah pembangunan, ya sedikit ada perubahan masalah kinerja cukup baik. Akan tetapi masih seperti contoh dalam mengkompakan kepala dinas untuk merapat penuh kiblatnya terhadap bupati belum kompak, jadi harus lebih dioptimalkan lagi, agar program berjalan baik,” kata dia. (dik)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!