SINGAPARNA, RADSIK – Ato Rinanto SIP kembali menakhodai Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2022-2027. Dengan ini, Ato yang merupakan tokoh pemuda Tasik Utara ini kedua kalinya menjabat ketua KPAID.
Ato Rinanto mengatakan, kepengurusan yang terdiri dari komisioner atau anggota dan satgas sudah terbentuk untuk periode lima tahun ke depan. “Sekarang untuk pengurus terdiri dari ketua dan empat anggota,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Lanjut Ato, untuk Anggota Bidang Hukum Advokasi dan Hak Sipil H Asep Nurjaeni SH MSi. Anggota Bidang Pendidikan Agama dan Budaya Imas Masopah PdI. Anggota Bidang Sosialisasi Kerja Sama Kelembagaan dan Kemitraan Aep Saepulloh SpdI dan Anggota Bidang Kesehatan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Evi Napisah SPdI.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Setelah terbentuknya kepengurusan baru ini, kata Ato, pihaknya langsung bersilaturahmi kepada Dinas Sosial PPKB-P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk bersilaturahmi antara kepengurusan baru dengan dinas terkait. “Sekarang sudah ada kepengurusan baru untuk periode 2022-2027,” ujarnya, menjelaskan.
Lanjut dia, dalam silaturahmi dan pertemuan dengan Dinas Sosial PPKB-P3A terbahas beberapa program untuk 2023. Di antaranya akan terkonsentrasi kepada tugas dan fungsi yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.
“Ada tujuh poin, di antaranya pengawasan dan sebagainya. Kami akan terkonsentrasi di sana. Dan kami juga akan memberikan konsentrasi bahwa saat ini melalui pemerintah daerah telah membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),” jelas dia.
Menurut dia, saat ini baru ada satu UPT PPA satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. KPAID akan memberikan penguatan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penanganan anak yang terpadu. “Sehingga kita dapat mudah untuk mengontrol bagaimana tingkat kekerasan terhadap anak, baik proses dan evaluasinya bisa dikontrol,” paparnya.
Dia menambahkan, peningkatan sinergi dan koordinasi dengan dinas terkait dan instansi lintas sektoral lainnya baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Bagaimana bisa bersinergi dengan baik dan bisa lebih efektif.
“Hari ini kami punya keyakinan di awal tahun ini diawali dengan baik, inovasi dan ide baru, saya optimis Kabupaten Tasikmalaya bisa mendapatkan predikat kabupaten layak anak,” ujarnya menambahkan.
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKB-P3A) Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana menyambut baik silaturahmi kepengurusan KPAID yang baru. Diharapkan bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Sekarang sudah ada kepengurusan baru di KPAID untuk masa bakti sampai 2027. Orang per orangnya sudah ada hadir di sini, baik komisioner bersama satgasnya,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Pada intinya, kata dia, pemerintah daerah akan selalu bersinergi dengan KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam penanaganan persoalan anak. “Hasil pertemuan ini, kita akan meningkatkan koordinasi dalam rangka mengantisipasi kekerasan baik yang terjadi terhadap anak maupun perempuan,” terang dia.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah daerah mengajak kepada segenap penggiat atau pemerhati termasuk pendampingan anak atau perempuan, termasuk KPAID bisa selalu bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Bagaimana cara mengantisipasi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan di kemudian hari. Termasuk apa yang dilakukan semua punya peran yang harus dilaksanakan oleh masing-masing,” paparnya.
“Kami juga sangat berharap Kabupaten Tasikmalaya bisa mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak di tahun ini dengan indikator dan penilaian yang ada. Tahun kemarin kita juga mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Di tahun ini juga mudah-mudahan ada target, tidak muluk-muluk bisa mendapatkannya dengan upaya dan usaha yang telah dilakukan,” ujarnya. (dik)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!