TAWANG, RADSIK – Munculnya informasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya yang baru mencapai lima persen atau baru 13 ribu dari 256 ribu pada Desember 2021 harus menjadi perhatian semua pihak. Yakni pemerintah, pengusaha, lembaga organisasi, dan lembaga keagamaan.

Instansi tersebut mesti peduli terhadap kebutuhan para anggotanya atau pengurusnya agar terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, jaminan sosial tersebut bisa menjamin kebutuhan masa depan para pekerja, pengurus masjid, pengurus organisasi, atau ketua RT/RW.

Baca selengkapnya, disini

Menanggapi situasi tersebut, Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Indonesia DPC Kota Tasikmalaya mendukung para RT/RW terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut agar mereka mendapatkan kesejahteraan, mulai dari jaminan meninggal dunia, kecelakaan, dan beasiswa sekolah.

Ketua Umum ARWT DPC Kota Tasikmalaya Odang Saepudin SE mengata­kan ARWT sudah mencontoh­kan dari sejak 2017, ketua RT/RW sudah terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya agar dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilindungi.

”RT/RW se-Indonesia, justru Kota Tasikmalaya menjadi pilot projects RT/RW-nya yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pembayarannya itu, lewat insentif RT/RW yang didapatkan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya,” katanya kepada Radar, Sabtu (11/6/2022), usai menyampaikan aspirasi ARWT kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin.

Menurut Odang, walaupun RT/RW sudah banyak yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, tetapi kepesertaannya masih perlu diperbanyak. Karena belum semua RT/RW 100 persen ikut. ”Data 2019, dari RT 3.596 dan RW 2.847 yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 70 persen. Karena ada beberapa RT/RW yang menolaknya,” ujarnya.

Odang mengungkapkan ketua RT/RW di Kota Tasikmalaya yang mempunyai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 100 persen baru dari Kecamatan Purbaratu, Cibeureum, dan Tawang.

”ARWT pun ingin 100 persen, RT/RW di 10 kecamatan Kota Tasikmalaya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kita sudah menghadap ke BPJS Ketenagakerjaan dan tinggal penegasan Pemerintah Kota Tasikmalaya serta sosialisasi Perwalkot tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Selain itu, kata dia, RT/RW juga perlu perhatian lebih dari Pemkot Tasikmalaya. Sebab saat ini, insentif yang diberikan turun ke RT/RW tiga bulan sekali belum bisa digunakan langsung untuk pembayaran kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan Rp 12.700 per bulan. ”Untungnya inisiatif ARWT ada vendor yang menalangi bayar Rp 12.700 per bulan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya kepesertaan RT/RW ini dibayar langsung oleh pemerintah Kota Tasikmalaya,” ujarnya.

Wawancara terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Murjani SE MM menanggapi pencapaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru lima persen, meminta ada evaluasi yang menyeluruh, mulai dari kriteria mana saja yang belum masuk BPJS tersebut.

Lalu, pelaku usaha yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya wajib memasukkan kepesertaan pekerjanya di jaminan sosial itu. ”Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah kewajiban pelaku usaha,” katanya kepada Radar, Minggu (12/6/2022).

Menurut dia, biasanya yang belum terdaftar di Dinas Tenaga Kerja adalah mereka yang usaha mikro kecil (UMK). ”Hal ini perlu kerja keras untuk terus sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga pelaku usaha paham dan mau melindungi para pekerja dengan mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sedangkan untuk tenaga honorer memungkinkan memperjuangkannya. Pihaknya pun akan melihat jumlah dan kemampuan keuangan daerah pada saat rapat Badan Anggaran (Banggar) dalam waktu dekat ini. ”Kalau nanti dihitung kemampuan keuangan cukup, saya akan mendorongnya agar tenaga honorer di bawah pemerintah daerah atau pembayaranya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” katanya.

Dengan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya dapat melindungi para pekerja, dia pun mendukung dan mendampingi. Untuk itu, dalam waktu dekat DPRD akan menyamakan persepsi dalam rapat kerja Komisi IV dengan BPJS Ketenagakerjaan.

”Kita kawal agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar naik. Oleh karenanya untuk strategi seperti apa? Bisa lihat data secara detail setelah rapat kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. (riz)

[/memberonly]

By Midi

%d blogger menyukai ini: