Anggaran Pilkada Kota Tasikmalaya Akan Dilunasi Tahun Ini

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kebutuhan anggaran Pilkada Kota Tasikmalaya yang sempat tersendat untuk dicadangkan dari tahun ke tahun, akan dipenuhi tahun ini.

Tahun lalu, anggaran untuk Pilkada Kota Tasik itu baru berhasil dicadangkan baru sekitar 40 persen.

“Sebagian yang 40 persen itu yang sudah disiapkan di tahun sebelumnya, sekarang tinggal yang 60 persen juga sudah kita siapkan di tahun ini,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan, Rabu (3/1/2024).

Anggaran itu nantinya akan dibagi kepada KPU, Bawaslu dan Desk Pilkada Kota Tasikmalaya.

Baca juga: 705 Orang Dengan Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih di Kota Tasikmalaya Pada Pemilu 2024

Dia memastikan, saat tahapan Pilpres dan Pileg rampung, tahapan Pilkada Kota Tasikmalaya akan berlangsung. Anggaran pun dipastikan siap.

“Kaitan KPU, Bawaslu, anggaran pengamanan, desk Pilkadanya kita siapkan,” tegas Sekda Kota Tasikmalaya tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi menjelaskan dari total kebutuhan dana Pilkada yang mencapai Rp 60 miliar, baru terpenuhi sekitar Rp 20 miliar pada Tahun Anggaran 2023.

“Berhubung kita baru mencadangkan sebagian, kebutuhan anggaran harus dipenuhi 2024, estimasinya kekurangan itu di kisaran Rp 40 miliar. Mau tidak mau harus dianggarkan di tahun berjalan karena ini amanat undang-undang,” katanya.

Baca juga: Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Bulan Januari 2024 Sebesar Rp 4 Miliar Terancam Hilang

Akibat dari besarnya pengalokasian dana Pilkada tambahan pada tahun ini, lanjut Muslim, otomatis berimbas terhadap alokasi untuk kegiatan dan belanja pemerintah secara umum mesti ditekan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun dituntut kembali mengencangkan ikat pinggang.

“Karena kelihatan masih berat, pendapatan kita dari dana-dana transfer relatif seperti itu, belum lagi pendapatan asli daerah (PAD) kita tahu sendiri kondisinya. Maka, ya ini berimbas tidak akan terlalu banyak kegiatan di dinas-dinas, sebab daerah harus mengcover kebutuhan Pilkada,” telaahnya.

Dana Pilkada sebenarnya tidak sepenuhnya dibebankan pada keuangan daerah. Namun karena dana sharing dari provinsi untuk membantu pelaksanaan Pilkada serentak tidak terlalu besar, maka pemerintah daerah tetap harus memenuhi kebutuhannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *