Aktivis Harusnya di Garis Tengah dalam Kontestasi Pilkada Kota Tasikmalaya

Partisipasi pengawasan, aktivis tasikmalaya, pelanggaran pilkada kota tasikmalaya 2024
Bawaslu Kota Tasikmalaya mengadakan pertemuan Forum Warga Pengawas Partisipatif di RM Asep Stroberi, Jumat (13/7/2024)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID– Berbagai elemen masyarakat diminta untuk berparisipasi melakukan pemgawasan Pilkada Kota Tasikmalaya. Para aktivis juga ulama seyogianya berada di jalur tengah, bukan jadi simpatisan.

Hal itu diungkalkan pengamat politik Asep M Tamam yang menilai bahwa peran aktivis baik dari OKP maupun Ormas sangat dibituhkan dalam menjaga kualitas pemilu. Pasalnya Bawaslu sebagai pengawas tidak akan mampu memelototi pelanggaran secara menyeluruh.

“Pengawas di tingkat kelurahan saja kan hanya ada satu ya,” ujarnya saat rapat Forum Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Kota Tasikmalaya di RM Asep Stroberi, Jumat (12/7/2024).

Baca Juga:Penukaran Tiket Konser di Tasikmalaya Bikin Macet Lalu Lintas Jalan HZ MustofaPemerintah Dilarang Pasrah, PJU Rusak di Kota Tasikmalaya Wajib Ada Solusi

Maka dari itu idealnya para aktivis dari OKP dan Ormas bisa berada di wilayah yang lebih netral, ternasuk ulama. Supaya ikut menjaga keberlangsungan Pilkada dari praktik-praktik yang tidak sesuai aturan alias pelanggaran. “Harusnya di garis tengah, tidak ikut soal dukungan kepada calon,”  terangnya.

Pasalnya mereka harus ikut mengedukasi dan menguatkan masyarakat. Pasalnya yang menjadi masalah saat ini, kesadaran warga sangat minim untuk melapor jika tidak ada kaitan dengan kandidat lain. “Seperti masalah di PPDB, siapa yang berani lapor?,” tuturnya.

Hal serupa juga diungkapkan budayawan Achmansyah Timutiah alias Acong. Dia menilai ulama memang harus berperan dalam polotik, namun sifatnya untuk menjaga agar Pilkada berlangsung tanpa pelanggaran. “Bukan malah ikut jadi pemain politik,” ucapnya.

Lanjut Acong, sudah menjadi rahasia umum praktik money politik terjadi di setiap kontestasi. Para peserta menurutnya harus hadir untuk bisa mencegah praktik-praktik pelanggaran tersebut. “Istilahnya kita dikirim Tuhan di saat ada masalah,” katanya.

Dalam kegiatan forum Warga Pengawasan Partisipatif tersebut, Bawaslu melibatkan para aktivis OKP, Ormas termasuk ulama. Penyandang disabilitas dari Yayasan Mentari Hati pun ikut dilibatkan dalam acara tersebut.

Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya Enceng Fuad mengatakan bahwa saat ini Bawaslu memiliki keterbatasan SDM dalam melakukan pengawasan Pilkada. Maka dari itu, pihaknya membutuhkan partisipasi dari berbagai unsur masyarakat. “Karena petugas kami kan terbatas,” ucapnya.

Pihakya mengharapkan melalui kegiatan forum tersebut tingkat partisipasi pengawasan bisa meningkat. Sehingga bisa meminimalisir berbagai potensi pelanggaran pada Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya. “Targetnya ya masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi proses Pilkada,” katanya.

0 Komentar