“Itu kan (KKPD, red) dengan perbankan ada semacam kartu kredit. Ini kan kebutuhan belanja pembangunan juga harus disesuaikan dengan kondisi cashflow kas daerah. Apalagi di awal tahun. (Contoh) bahwa pendapatan sekian ratus miliar, tapi kan (itu) dari awal tahun muncul (harus) ngumpulin dari retribusi. Sementara ada program yang harus dibayarkan awal tahun,” papar Ivan.
Pada kondisi seperti itu, kata Ivan, kehadiran KKPD akan sangat berguna untuk menghindari tertundanya program atau pekerjaan pembangunan akibat belum tersedianya anggaran.
Akan tetapi Ivan mengaku masih mempelajari aturan main penggunaan kartu kredit ini. Meski hal ini telah menjadi atensi pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional hingha ke daerah-daerah.
Baca Juga:Pelaku Kasus Sodomi di Kabupaten Ciamis Sudah Ditangkap?Ade Sugianto Akan Manggung di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024?
“Pemerintah pusat mengarahkan untuk mempercepat proses pembangunan. Karena proyek pembangunan itu juga menjadi trigger untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (Ayu Sabrina B)
Baca berita dan artikel lainnya di Google News