Ada 19 Temuan dalam LHP BPK, Dewan Minta Pengawasan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya Diperketat

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – DPRD Kota Tasikmalaya meminta pemkot memperketat pengawasan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir, reklame dan BPHTB.

Sebab sektor itu sangat krusial. Apalagi, belakangan ini realisasi retribusi parkir menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena jomplang dengan potensinya.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kota Tasikmalaya H Nurul Awalin meminta sistem penyetorannya diperbaiki dan diawasi dengan lebih ketat.

Baca juga: Potensi Pendapatan Parkir Kota Tasikmalaya Masih Luas, Dishub Harus Turun

“Tolong itu disikapi dan dikawal serius. Termasuk kami juga tekankan komisi terkait terhadap dinas-dinas ini diseriuskan pengawasannya,” kata Nurul dalam rapat paripurna yang digelar Jumat (19/5/2023).

Politisi Golkar ini mengingatkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah, bukan berarti tidak ada persoalan dalam pengelolaan keuangan. Khususnya pendapatan daerah.

“Supaya mudah-mudahan APBD kita pengelolaannya bisa dapat WTP lagi, temuan minimalis. Kemudian problem yang sudah-sudah tak jadi temuan lagi. Makanya dinas yang masuk dalam daftar temuan tolong Pak Pj wali kota dipelototi serius. 60 hari sesuai rekom BPK tolong diperhatikan,” tandas Nurul.

Baca juga: Pendapatan Retribusi Parkir Terus Menyusut

Ada 19 Temuan dalam LHP BPK

Sementara itu, Pj wali kota Cheka Virgowansyah mengakui dari 19 temuan dalam LHP BPK Pemkot Tahun 2022, DPRD merekomendasikan 76 poin yang harus ditindaklanjuti.

Terutama berkaitan potensi pendapatan daerah yang dirasa belum optimal dari target, maupun yang menjadi temuan pemeriksaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *