Selain mendorong peningkatan kompetensi, Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih jalur keberangkatan kerja ke luar negeri.
Afriansyah meminta calon pekerja tidak mudah tergoda oleh tawaran pekerjaan dengan janji gaji tinggi tanpa memastikan legalitas proses penempatannya. Menurutnya, keberangkatan melalui jalur resmi dan sesuai aturan pemerintah menjadi hal yang penting untuk menghindari berbagai risiko, termasuk eksploitasi dan permasalahan hukum.
Pemerintah menekankan bahwa masyarakat perlu memastikan perusahaan, lembaga penyalur, maupun program kerja yang dipilih memiliki kerja sama resmi dan memenuhi ketentuan penempatan pekerja migran Indonesia.
Baca Juga:Punya Cerita Liburan Bareng Sahabat? Amaris Hotel Siapkan Hadiah Trip Gratis untuk Kreator Terpilih15 Tahun Tetap Solid! HPCI Bandung Chapter Rayakan Anniversary Penuh Kekeluargaan di Pangalengan
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BPVP Banyuwangi juga membuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 4 dan pelatihan Non-Batch September 2026.
Sebanyak 238 peserta mengikuti 13 program pelatihan yang disediakan. Dari jumlah tersebut, 48 peserta mengikuti tiga program PVN Batch 4, sementara 190 peserta mengikuti 10 program pelatihan Non-Batch.
Program pelatihan yang diberikan mencakup berbagai bidang, mulai dari peracikan minuman kopi, pengolahan ikan, dan pengoperasian mesin CNC bubut. Sementara itu, pelatihan Non-Batch meliputi sektor pertanian, perhotelan, tata busana, administrasi perkantoran, konten digital, pengolahan makanan, otomotif, hingga pengelasan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses pelatihan vokasi sekaligus mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja.
Selain membuka program pelatihan, BPVP Banyuwangi juga memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam program Pelatihan Vokasi Tematik Terintegrasi.
Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) Kabupaten Banyuwangi oleh Wamenaker. (rls)