TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya ternyata belum sepenuhnya matang.
Alih-alih jadi etalase keberhasilan, sejumlah dapur penyedia justru tersandung standar dasar: higienitas dan tata kelola.
Fakta terbaru, dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa disetop sementara (disuspend).
Baca Juga:Datangi Sekre STC, Diky Candra Jadi Komeng!Polisi di Kota Tasikmalaya Terus Selidiki Kasus Penganiayaan Ibu Rumah TanggaÂ
Penyebabnya bukan hal remeh—mereka belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), syarat minimum yang mestinya jadi “tiket masuk” operasional.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tasikmalaya, dr. H Asep Hendra Hendriana, menyebutkan, persoalan tidak berhenti di administrasi.
Di lapangan, ditemukan masalah klasik yang seharusnya sudah selesai sejak awal: alur makanan tak jelas, fasilitas petugas belum memadai, hingga peralatan yang belum sesuai standar.
“Status suspend itu karena tidak punya SLHS. Tata kelolanya juga belum beres, termasuk tidak ada mess petugas dan alur distribusi makanan yang tidak jelas,” ujarnya usai rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (10/4/2026).
Dari total 115 SPPG di Kota Tasikmalaya, sebanyak 86 sudah mengajukan sertifikasi.
Namun, yang benar-benar lolos baru 54 unit. Artinya, separuh lebih masih berkutat di ruang tunggu kelayakan—atau lebih tepatnya, ruang evaluasi.
Masalah paling krusial justru datang dari sumber yang sering dianggap sepele: air. Dalam beberapa kasus, air yang digunakan untuk memasak terdeteksi mengandung mikroorganisme berbahaya.
“Ada yang harus diulang sampai dua atau tiga kali treatment, tapi mikroorganismenya tetap ada,” ungkap Asep.
Baca Juga:Besok ASN Kota Tasikmalaya Mulai WFH, Birokrasi Dipaksa Lebih HematOuting Class TK di Tasikmalaya Naik Kendaraan Taktis TNI Keliling Kota
Ironisnya, di saat dapur sudah kinclong dan penjamah makanan dinyatakan sehat, kualitas air justru jadi titik lemah. Seolah sistem sudah disiapkan rapi, tapi lupa memastikan bahan paling dasar aman digunakan.
Untuk sementara, Dinas Kesehatan menyarankan penggunaan air galon sebagai solusi cepat.
Namun, solusi ini jelas bukan tanpa konsekuensi—biaya operasional naik, efisiensi pun dipertanyakan.
Situasi ini menjadi sinyal bahwa implementasi MBG di Kota Tasikmalaya masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Bukan sekadar mengejar kuantitas dapur aktif, tetapi memastikan setiap piring yang tersaji benar-benar aman dikonsumsi.