TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Irigasi Garunggang di Kecamatan Salawu agar distribusi air dapat merata ke tujuh desa.
Dorongan ini disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tasikmalaya tahun 2025 bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPU-PRKP-LH) di ruang rapat Komisi III, Jumat (10/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti kelanjutan pembangunan irigasi yang dinilai belum mencapai titik krusial distribusi air. Aspirasi itu disampaikan sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor pertanian.
Baca Juga:Tingkatkan Kapasitas Instruktur Senam, Bidang Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Gelar PelatihanSerap Aspirasi Warga Tasikmalaya, Anggota DPRD Jabar Budi Mahmud Saputra Siap Kawal Pembangunan Desa
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Luthfi Hizba Rusydia, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan irigasi tersebut. Menurutnya, Irigasi Garunggang merupakan infrastruktur vital yang berperan besar dalam menunjang produktivitas pertanian di wilayah Salawu.
“Irigasi ini memiliki potensi besar untuk mengairi puluhan ribu hektar sawah fungsional dan lahan pertanian, serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di 7 desa di wilayah tersebut,” ungkap Luthfi, usai diwawancarai setelah rapat kerja di DPRD.
Ia mengapresiasi kontribusi pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta pelaksana kegiatan PT Hutama Karya yang telah merealisasikan pembangunan sepanjang kurang lebih 2.000 meter melalui program Inpres tahun 2025/2026.
“Ini merupakan langkah awal yang sangat positif. Namun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan, pembangunan tersebut belum sepenuhnya menjangkau titik krusial yang menjadi kunci distribusi air ke seluruh 7 desa di Kecamatan Salawu,” terang dia.
Saat ini, lanjut Luthfi, irigasi baru dapat dimanfaatkan secara efektif oleh dua desa, sementara desa lainnya belum merasakan manfaat optimal akibat belum tersambungnya jaringan di titik vital.
“Untuk itu, saya mendorong dengan tegas kepada pemerintah daerah melalui dinas PUPR agar segera mengambil langkah strategis,” dorong Luthfi.
Ia merinci, langkah strategis tersebut meliputi percepatan lanjutan pembangunan irigasi yang masih tersisa sekitar 150 meter, penetapan titik vital sebagai prioritas pembangunan daerah, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat agar manfaat program dapat dirasakan secara menyeluruh.