Sebelumnya, kritik datang dari kalangan masyarakat, salah satunya Ketua GMNU Kota Tasikmalaya, Miftah Farid yang menyebut RSUD Dewi Sartika terkesan “dipaksa lahir” tanpa kesiapan operasional memadai.
Ia menilai euforia layanan BPJS terasa hambar jika tidak diiringi dukungan anggaran yang cukup. Bahkan, disebutkan rumah sakit hanya mampu bertahan beberapa bulan jika kondisi tak berubah.
Kritik juga mengarah pada dugaan ketimpangan prioritas anggaran, di mana pemeliharaan puskesmas dinilai lebih dominan dibanding penguatan RSUD.
Baca Juga:TPT Panglayungan Roboh Picu Ancaman Banjir di Kota Tasikmalaya, Warga Gotong RoyongOJK Tasikmalaya Libatkan Penyuluh Agama Bentengi Warga Ciamis dari Keuangan Ilegal
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh program berjalan dalam koridor kebutuhan masing-masing.
Di tengah keterbatasan, strategi “jalan sambil berbenah” pun menjadi pilihan—meski publik tentu berharap, pelayanan kesehatan tak ikut tertatih.
RSUD Dewi Sartika kini resmi melayani BPJS. Tapi di Kota Tasikmalaya, urusan kesehatan tampaknya masih berkutat pada satu hal lama: antara niat baik dan kemampuan anggaran yang belum selalu sejalan. (rezza rizaldi)