Ia juga menyinggung tanggung jawab kepemimpinan saat ini. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dinilai harus memastikan keberlanjutan fungsi kawasan tersebut sebagai wajah kota.
“Ini bukan soal warisan kebijakan, tapi kepentingan publik. Terlihat ada kegamangan. Kepemimpinan itu kerja tim, harus sinkron, dan itu belum tampak,” tegasnya.
Masalah lain yang kembali mencuat adalah PKL dan parkir. Menurut Randi, ini mencerminkan ego sektoral antar dinas yang belum terselesaikan. Rencana gedung parkir bertingkat di Jalan Pemuda pun hingga kini belum terwujud.
Baca Juga:Perpustakaan Unsil Kota Tasikmalaya Dibuka untuk Umum, Kunjungan Tembus 12 Ribu dalam SebulanWFH Kota Tasikmalaya Diuji, Pengawasan ASN Jadi Titik Lemah
“Memindahkan PKL itu mudah, tapi memindahkan pembeli itu sulit. Seharusnya sejak awal sudah dihitung ekosistemnya, termasuk parkir,” katanya.
Ia juga mengkritik minimnya pelibatan akademisi dalam kebijakan publik di Kota Tasikmalaya. Pendekatan berbasis riset dinilai masih jauh dari praktik ideal.
“Budaya evidence-based policy belum kuat. Padahal kota yang maju itu bertumpu pada ilmu,” tambahnya.
Di sisi lain, peran DPRD Kota Tasikmalaya dalam fungsi pengawasan turut disorot.
Dengan kondisi pedestrian yang kian meredup, publik menanti apakah wakil rakyat cukup peka—atau justru ikut menikmati trotoar yang kini lebih ramah bagi kendaraan ketimbang pejalan kaki. (ayu sabrina barokah)