TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Bale Kota, Selasa (7/4/2026).
Namun di balik forum resmi itu, terselip pesan tegas: komitmen tak boleh berhenti di dokumen dan seremoni belaka.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menegaskan bahwa anak merupakan amanah sekaligus penentu arah masa depan bangsa.
Baca Juga:Perpustakaan Unsil Kota Tasikmalaya Dibuka untuk Umum, Kunjungan Tembus 12 Ribu dalam SebulanWFH Kota Tasikmalaya Diuji, Pengawasan ASN Jadi Titik Lemah
Menurutnya, pembahasan soal anak tidak hanya soal kondisi hari ini, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas daerah dan negara.
“Jika pada fase awal kehidupan anak tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang baik, maka risiko kehilangan generasi unggul akan semakin besar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (8/4/2026).
Ia menekankan, konsep Kota Layak Anak bukan sekadar predikat administratif yang diburu setiap tahun.
Lebih dari itu, KLA merupakan sistem pembangunan yang menuntut kerja nyata lintas sektor—mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga media.
Di Kota Tasikmalaya sendiri, komitmen tersebut sebenarnya sudah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015.
Bahkan, gugus tugas KLA dan rencana aksi daerah telah dibentuk. Sayangnya, tantangan yang muncul bukan lagi soal regulasi, melainkan implementasi.
“Komitmen kita sudah ada. Tantangannya sekarang adalah memastikan itu hadir dalam program, layanan, penganggaran, dan kerja kolaboratif yang terukur,” tegasnya.
Baca Juga:ASN Kota Tasikmalaya Tiap Rabu Masuk Kerja Naik Sepeda, Angkutan Umum atau Kendaraan ListrikPembinaan Posyandu Kota Tasikmalaya Digenjot, Kader Diminta Naik Kelas
Pelaksanaan KLA mencakup lima klaster utama hak anak, mulai dari hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus.
Luasnya cakupan ini membuat implementasinya tak bisa dilakukan secara parsial—harus lintas sektor dan berkelanjutan.
Rakor kemarin pun diharapkan bukan sekadar agenda rutin tahunan. Pemerintah ingin forum ini menjadi ruang sinkronisasi program sekaligus evaluasi nyata terhadap capaian indikator KLA tahun 2026.
Asep mengingatkan, keberhasilan KLA tidak semata diukur dari kelengkapan administrasi atau laporan yang rapi. Yang lebih penting adalah dampak langsung yang dirasakan anak-anak di lapangan.
“Apakah anak-anak sudah merasakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari kekerasan? Itu ukuran sebenarnya,” katanya.