TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Sudah hampir empat tahun, jembatan penghubung Kampung Sindanggalih menuju Sukawargi, Kelurahan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dibiarkan dalam kondisi rusak tanpa kepastian perbaikan.
Warga pun seperti dipaksa akrab dengan ketidakpastian—dan tambal sulam ala swadaya.
Keluhan itu disampaikan Agus Sofyan, pemuda setempat yang akrab disapa Jarwo.
Baca Juga:Perpustakaan Unsil Kota Tasikmalaya Dibuka untuk Umum, Kunjungan Tembus 12 Ribu dalam SebulanWFH Kota Tasikmalaya Diuji, Pengawasan ASN Jadi Titik Lemah
Ia menuturkan, berbagai upaya pengajuan perbaikan telah dilakukan warga, namun tak kunjung berbuah respons nyata.
“Sudah hampir empat tahun tidak ada perbaikan. Warga sudah berulang kali mengajukan, tapi belum ada tanggapan,” ujar Jarwo kepada Radar, Selasa (7/4/2026).
Kondisi jembatan bahkan semakin memprihatinkan setelah sempat ambruk beberapa waktu lalu.
Ironisnya, momen ambruk itu sempat mengundang peninjauan dari anggota DPRD dapil setempat.
Namun, seperti banyak cerita klasik lainnya, peninjauan berhenti sebatas kunjungan—tanpa kelanjutan tindakan.
“Memang pernah ditinjau anggota DPRD dapil 3, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi,” tambahnya.
Padahal, jembatan tersebut bukan sekadar infrastruktur biasa.
Ia menjadi urat nadi penghubung antarwilayah, jalur distribusi hasil pertanian, hingga akses utama anak-anak menuju sekolah.
Baca Juga:ASN Kota Tasikmalaya Tiap Rabu Masuk Kerja Naik Sepeda, Angkutan Umum atau Kendaraan ListrikPembinaan Posyandu Kota Tasikmalaya Digenjot, Kader Diminta Naik Kelas
Ketika jembatan lumpuh, aktivitas warga pun ikut terseok. Di tengah kondisi itu, warga tak punya banyak pilihan.
Mereka memilih bergerak sendiri, melakukan perbaikan darurat secara swadaya demi menjaga jembatan tetap bisa dilalui.
“Setiap tahun, warga dua kali gotong royong memperbaiki dengan biaya sendiri,” kata Jarwo.
Namun, perbaikan seadanya itu jelas bukan solusi jangka panjang. Material sederhana membuat jembatan mudah kembali rusak, terutama saat musim hujan dan debit air meningkat.
Upaya warga pun kerap berakhir seperti tambal ban bocor—sementara masalah utamanya tetap menganga.
Situasi ini memperlihatkan beban pembangunan yang justru dipikul warga. Infrastruktur publik yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam praktiknya justru bergantung pada gotong royong masyarakat.
Meski demikian, warga tidak menuntut muluk-muluk. Mereka hanya ingin akses yang layak dan aman—sesuatu yang mestinya bukan barang mewah dalam pembangunan daerah.
“Harapan kami hanya ada perhatian dan pembangunan dari pemerintah,” ucap Jarwo.