JAKARTA, RADARTASIK.ID – Jagat media sosial ramai dengan beredarnya video yang memperlihatkan penyaluran puluhan ribu motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam narasi video tersebut, disebutkan jumlah kendaraan yang akan didistribusikan mencapai 70 ribu unit untuk seluruh SPPG.
Dalam rekaman itu, motor listrik terlihat masih terbungkus plastik dan telah ditempeli stiker Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagian unit memiliki tampilan menyerupai motor trail seperti Honda CRF. Terlihat pula tulisan Emmo yang diduga sebagai merek kendaraan tersebut.
Motor yang berlogo BGN itu diduga merupakan tipe Emmo JVX GT. Berdasarkan informasi dari situs resminya, motor listrik tersebut memiliki tenaga hingga 7.000 watt dengan jarak tempuh sekitar 70 kilometer. Kendaraan ini juga mendukung fitur pengisian cepat, dari 30 persen ke 80 persen dalam waktu sekitar satu jam.
Baca Juga:Pasang Reklame di Garut, Warga Ciamis Tersengat ListrikDua Nama Menguat Jelang Musda PKB Kota Tasik, Arah DPP Jadi Penentu
Selain itu, motor tersebut dibekali baterai berkapasitas 72v 31Ah, dapat menggunakan dua baterai, serta memiliki sistem baterai yang mudah dilepas. Namun, harga motor ini menjadi sorotan karena dibanderol sekitar Rp 56,8 juta.
Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa motor listrik tersebut akan disalurkan ke wilayah Jawa Barat.
“Ini yang saya spill semua motor ada 70 ribu motor untuk wilayah Provinsi Jawa Barat doang, nah kira-kira semua karyawannya atau kepala dapur SPPG-nya saya kurang paham, saya nggak berani nyebarin berita hoax, tapi yang jelas ini untuk Provinsi Jawa Barat doang, ada 70 ribu unit motor,” ucap pembuat konten tersebut.
Video juga memperlihatkan sejumlah motor diangkut menggunakan truk dengan stiker bertuliskan ‘Badan Gizi Nasional Republik Indonesia’.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi. Ia menyebut pengadaan motor listrik itu merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala SPPG.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam siaran pers, Selasa (7/4/2026).
Dadan menegaskan, hingga saat ini motor tersebut belum disalurkan. Ia menjelaskan, kendaraan yang sudah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum digunakan.