“Mengajak siswa untuk berani speak up. Jika melihat, mendengar, atau mengalami kekerasan, wajib melapor ke wali kelas, guru BK, bahkan kepala sekolah,” tegasnya.
Sekolah, dalam konteks ini, diharapkan tak sekadar jadi tempat mengejar nilai rapor, tetapi juga ruang aman untuk menyampaikan persoalan. Guru dan konselor bukan hanya pengajar, tapi juga garda awal perlindungan.
Menariknya, pendekatan ini juga mulai menggeser posisi siswa—dari objek perlindungan menjadi subjek pencegahan.
Baca Juga:Yang Berpengalaman di Kota Tasikmalaya Berkumpul, yang Berkuasa Menghilang!Bertemu Para Mantan Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra Akui Komunikasi Belum Ideal
“Terakhir, mengajak semua menjadi pelopor pencegah kekerasan. Siswa bisa jadi duta pencegahan di sekolah dan keluarga,” jelasnya.
Gagasan yang terdengar ideal ini tentu butuh konsistensi. Sebab, menyisipkan pesan di upacara saja tak cukup jika setelahnya kembali tenggelam dalam rutinitas.
Kota Tasikmalaya tampaknya sedang mencoba—pelan tapi pasti—mengubah upacara dari sekadar baris-berbaris menjadi ruang literasi sosial.
Sisanya, tinggal memastikan: apakah pesan itu benar-benar tinggal di kepala siswa, atau hanya lewat seperti aba-aba yang hilang begitu barisan dibubarkan. (ayu sabrina barokah)