TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Pelaksanaan pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025 di Kabupaten Tasikmalaya dikeluhkan banyak warga. Sejumlah hasil sensus dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga berdampak pada hak masyarakat kurang mampu, terutama akses bantuan sosial dan kepesertaan BPJS PBI.
Keluhan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi Golkar, Dani Fardian. Ia menilai banyaknya ketidaksesuaian data menunjukkan dugaan lemahnya proses verifikasi oleh petugas sensus.
Menurut Dani, hasil pendataan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya memunculkan dugaan bahwa proses sensus dilakukan tanpa pengecekan langsung ke rumah warga.
Baca Juga:Tingkatkan Kapasitas Instruktur Senam, Bidang Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Gelar PelatihanSerap Aspirasi Warga Tasikmalaya, Anggota DPRD Jabar Budi Mahmud Saputra Siap Kawal Pembangunan Desa
“Saya kira karena tidak sesuai fakta lapangan, ada dugaan pendataan dilakukan asal isi atau sistem tembak, tanpa mengecek langsung ke lokasi rumah,” ujarnya.
Ia menyebut, jika dugaan tersebut benar, maka kinerja petugas sensus patut dipertanyakan karena tidak menjalankan tugas secara profesional sesuai tanggung jawabnya.
Dani mencontohkan adanya kasus di salah satu desa di Kecamatan Salawu, di mana seorang warga yang sehari-hari hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih di lingkungan desa justru tercatat dalam data sebagai pengusaha besar.
“Padahal itu hanya seorang tukang bersih-bersih di desa, tetapi dalam data masuk kategori pengusaha besar. Ini jelas sangat jauh dari fakta,” katanya.
Tidak hanya itu, kasus serupa juga menimpa seorang warga lanjut usia berumur sekitar 60 tahun. Dalam data DTSEN, lansia tersebut tercatat sebagai pengusaha perbaikan mobil, padahal kondisi sebenarnya sudah tidak bekerja.
“Ada juga lansia yang usianya sekitar 60 tahun, dalam data malah tercatat pengusaha bengkel mobil. Padahal beliau tidak bekerja,” tambahnya.
Menurut Dani, persoalan ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Salawu. Keluhan serupa, kata dia, juga datang dari sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menandakan persoalan pendataan cukup meluas.
Baca Juga:Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Karom Apresiasi Respons Pemda Soal Skema Gaji PPPK Paruh WaktuSSF Bersama Jampidum Menebar Kebaikan di Tasikmalaya, Bagikan Ratusan Sembako dan Santuni Anak Yatim
“Keluhan ini bukan hanya dari Salawu, tetapi juga dari beberapa kecamatan lain. Masyarakat mempertanyakan kenapa petugas yang sudah digaji untuk sensus justru datanya banyak yang tidak sesuai,” tegasnya.