TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya mencatatkan sejumlah capaian positif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang 2025. Hal itu tertuang dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 yang dirilis, Selasa, 31 Maret 2026.
Secara makro, berbagai indikator menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 76,03 pada 2024 menjadi 76,59 pada 2025 atau tumbuh 0,74 persen. Peningkatan ini ditopang oleh naiknya umur harapan hidup menjadi 75,66 tahun, serta perbaikan pada indikator pendidikan dan daya beli masyarakat.
Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 11,10 persen menjadi 10,84 persen. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang 1,49 ribu orang menjadi 75,22 ribu orang pada Maret 2025.
Baca Juga:Empat Kantong di Musda Golkar!SDM Kota Tasikmalaya Terendah (2): Efek yang Tidak Terlihat, Tapi Terasa!
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,49 persen pada 2024 menjadi 6,43 persen pada 2025. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,22 persen menjadi 5,39 persen.
Pendapatan per kapita juga menunjukkan tren positif. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik dari Rp39,45 juta menjadi Rp42,13 juta atau meningkat 6,79 persen. Ketimpangan pendapatan pun menurun, tercermin dari indeks gini yang turun dari 0,359 menjadi 0,355.
Pada sektor pendidikan, partisipasi anak usia dini meningkat signifikan dari 77,12 persen menjadi 85,77 persen. Partisipasi pendidikan dasar mencapai 96,55 persen, sementara pendidikan kesetaraan meningkat menjadi 86,43 persen. Namun, kondisi sarana seperti toilet dan ruang kelas sekolah masih menjadi catatan karena belum seluruhnya memenuhi standar.
Di bidang kesehatan, sebagian besar indikator layanan mencapai target maksimal. Pelayanan untuk penderita hipertensi, diabetes, hingga gangguan jiwa berat tercatat 100 persen. Meski demikian, pelayanan untuk penderita tuberkulosis turun menjadi 91,75 persen dan prevalensi stunting masih berada di angka 15,57 persen.
Pada sektor infrastruktur, kondisi irigasi meningkat menjadi 45,03 persen dan akses air minum mencapai 69,96 persen. Namun, kemantapan jalan justru menurun menjadi 80,75 persen. Di sisi lain, perlindungan kawasan rawan banjir mencapai 39,81 persen.
Di sektor perumahan, penanganan kawasan kumuh berhasil mencapai 100 persen. Namun, penanganan rumah tidak layak huni masih relatif rendah di angka 3,74 persen.
Untuk urusan ketentraman dan ketertiban umum, seluruh layanan utama seperti penegakan perda, penanganan bencana, dan kebakaran mencapai 100 persen. Kendati demikian, keterbatasan pos dan armada pemadam kebakaran masih menjadi kendala di lapangan.