TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID–Pelayanan Pemkot Tasikmalaya tidak lepas dari peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi legislatif. Termasuk pelayanan dalam memberikan keamanan masyarakat dari ancaman banjir atau genangan air yang sudah berulang kali terjadi.
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIT melalui ketua rayon syariah Muhammad Rifai menilai banjir dan genangan air sudah menjadi rutinitas ketika hujan deras terjadi. Hal itu bukan untuk diwajarkan, namun dievaluasi supaya tidak terulang lagi atau lebih parah. “Bukan lagi fenomena alam semata, melainkan indikator kegagalan tata kelola pemerintahan daerah secara kolektif,” ungkapnya, Jumat (3/4/2026).
Di samping kinerja birokrasi yang gagal mencegah banjir, dirinya pun menilai DPRD seakan tidak punya peranan dalam masalah ini. Padahal mengawasi pekerjaan pemerintah dalam mencegah dan menangani banjir merupakan kewajiban para legislator. “DPRD sebagai lembaga pengawas tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya,” tuturnya.
Baca Juga:Rumah Ono Surono Digeledah KPK Saat Dirinya Konsolidasi Partai di Aula Kesbangpol Kota TasikmalayaTiang Reklame Mengancam Keselamatan, Perlu Pemeriksaan Usai Cuaca Ekstrem
Berdasarkan temuan lapangan dan laporan masyarakat, beberapa wilayah sudah menjadi langganan banjir setiap hujan deras terjadi. Dari mulai lingkungan permukiman warga, luapan air dari saluran drainase ke jalan raya dan mengganggu aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat. “Sementara kita lihat tidak adanya perbaikan signifikan dari tahun ke tahun, padahal persoalan ini terus berulang,” katanya.
Fakta ini membuktikan bahwa program penanganan banjir yang dilaksanakan dinas terkait tidak berjalan efektif. Lebih disesalkan lagi, hal ini seakan diabaikan juga oleh para politisi yang duduk di kursi DPRD.
Tidak adanya pengawasan atau fungsi kontrol yang tegas dari DPRD Kota Tasikmalaya, maka masalah banjir ini akan terus berulang dan merugikan masyarakat.
“Ini bukan hanya soal kurangnya program, tapi soal lemahnya keberanian politik. DPRD memiliki kewenangan untuk menekan, mengevaluasi, bahkan mengoreksi kinerja eksekutif. Jika itu tidak dilakukan, maka DPRD telah gagal menjalankan mandat rakyat,” tegasnya.
Mewakili PMII Komisariat IAIT Rifai menyampaikan beberapa tuntutan, yakni:
1.DPRD Kota Tasikmalaya harus segera memanggil dan mengaudit kinerja dinas terkait penanganan banjir secara terbuka di hadapan publik