TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kerjasama layanan BPJS di RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya yang baru saja mengantongi izin operasional dan akreditasi memantik sorotan tajam.
Alih-alih menjadi kabar sepenuhnya menggembirakan, kebijakan ini justru diduga dinilai menyimpan “kado pahit” bagi pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya.
Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Miftah Farid, menilai euforia tersebut terasa hambar.
Baca Juga:Bocah SD di Tasikmalaya Meninggal Dunia Tertabrak Kereta saat Menyusuri Rel Menuju Rumah NeneknyaBanjir Cikalang Kota Tasikmalaya Rendam Puluhan Rumah, Viman Siapkan Solusi
Di balik klaim keberhasilan, menurutnya terdapat persoalan mendasar yang berpotensi mengancam keberlangsungan rumah sakit tersebut.
“RSUD Dewi Sartika seperti dipaksa lahir tanpa ‘nafas’ operasional yang memadai. Ini ironis,” ujarnya, Jumat (3/4/2026) malam.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah sakit tersebut saat ini berada dalam kondisi kritis karena minim dukungan anggaran operasional dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Bahkan, disebut-sebut hanya mampu bertahan sekitar tiga bulan jika kondisi ini tidak segera diatasi.
Menurutnya, kebijakan mengejar izin operasional dan akreditasi tanpa diimbangi kesiapan pembiayaan justru terkesan hanya memenuhi aspek administratif.
Sementara itu, pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama justru dipertaruhkan.
Tak hanya itu, GMNU juga menyoroti skala prioritas anggaran di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Lampu Merah Padam, Wali Kota Tasikmalaya Ikut Menyala!19 Titik Banjir, 2 Pohon Tumbang, 4 Kerusakan Rumah dan Infrastruktur: Hujan Ekstrem di Kota Tasikmalaya
Di tengah kebutuhan mendesak RSUD, anggaran justru dialokasikan dalam jumlah besar untuk pemeliharaan dan perawatan gedung Puskesmas.
“Kami melihat ada cacat logika dalam penentuan prioritas. Ini bukan sekadar teknis, tapi mencerminkan kegagalan manajemen,” terangnya.
Ia juga menyinggung sistem manajemen talenta dalam penempatan pejabat, yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan strategis sektor kesehatan.
Seharusnya, posisi kepala dinas diisi figur yang mampu membaca risiko dan memahami urgensi pelayanan publik.
Lebih jauh, GMNU mempertanyakan arah keberpihakan kebijakan tersebut.
Secara ekonomi, jika sebagian anggaran dialihkan untuk menopang operasional RSUD Dewi Sartika, rumah sakit tersebut berpotensi mandiri dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau dikelola dengan benar, RSUD bisa bertahan hingga dua tahun dan menuju BLUD mandiri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” ucapnya.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa kebijakan anggaran lebih condong pada kepentingan proyek dibandingkan kebutuhan riil masyarakat.