“Dari Komisi III DPRD, anggaran katanya sudah ada. Harusnya tinggal jalan,” jelasnya.
Sementara itu, realitas di lapangan seperti berjalan di jalur yang berbeda.
Di Jalan Suaka, Kelurahan Sambongpari, potret Sekolah Rakyat justru memperlihatkan wajah pendidikan darurat.
Baca Juga:Buruh Terbawa Arus Sungai di Kota Tasikmalaya, Korban Belum DitemukanLiga Jabar Istimewa 2026 Siap Digelar di Kota Tasikmalaya, Utamakan Pembinaan dengan Format Unik
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SR 41 Tasikmalaya, Himawan Galih Nugroho, menjelaskan ruang belajar terpaksa memanfaatkan rumah sewaan yang awalnya bukan untuk kegiatan belajar.
“Awalnya untuk istirahat guru dan logistik, sekarang dipakai kelas,” katanya.
Di ruang sempit tanpa sekat itu, siswa tingkat SMP yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung menjalani pembelajaran seadanya—sebuah ironi di tengah ambisi besar program pendidikan.
Keterbatasan juga memaksa mushola beralih fungsi menjadi ruang kelas.
“Pagi sampai sebelum dzuhur dipakai belajar siswa SD Fase A, karena tidak ada ruang lain,” katanya.
Situasi ini berlangsung setiap hari. Ruang ibadah berubah menjadi kelas darurat, sementara ruang kelas yang layak masih sebatas rencana di atas kertas.
Di satu sisi, program Sekolah Rakyat terus digelorakan sebagai solusi pendidikan inklusif.
Namun di sisi lain, realitas di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa yang berjalan baru sebatas niat—belum menyentuh kebutuhan paling dasar: ruang belajar yang manusiawi.
Baca Juga:Sampah Lebaran Menggunung, Kritik Manajemen Talenta Pemkot Tasikmalaya MenguatHalal Bihalal Sambil Jelaskan Mengapa Kota Tasikmalaya Hindari Utang dan Pilih Perkuat Keuangan Daerah
Rencana besar, eksekusi kecil. Sementara siswa dan guru terus menunggu kepastian, waktu berjalan tanpa kompromi. (ayu sabrina barokah)