TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Rencana besar program Sekolah Rakyat di Kota Tasikmalaya masih tersangkut di meja perencanaan.
Sejak digulirkan Oktober 2025, realisasi di lapangan belum menunjukkan perubahan berarti—bahkan cenderung memprihatinkan.
Alih-alih berdiri gedung layak, proses belajar mengajar justru berlangsung di ruang-ruang darurat.
Baca Juga:Buruh Terbawa Arus Sungai di Kota Tasikmalaya, Korban Belum DitemukanLiga Jabar Istimewa 2026 Siap Digelar di Kota Tasikmalaya, Utamakan Pembinaan dengan Format Unik
Ironisnya, ketika wacana terus digemakan, kepastian lahan sebagai fondasi utama program ini belum juga dikantongi pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengakui hingga kini lokasi pembangunan Sekolah Rakyat belum ditentukan. Padahal, sejumlah titik sudah diajukan untuk dipilih pimpinan.
“Sementara ini memang kita belum punya lokasi. Sudah ada tujuh titik yang disampaikan, tinggal diputuskan,” ujarnya usai kegiatan di Gedung Juang, Senin (30/3/2026).
Penentuan lahan menjadi syarat mutlak sebelum pengajuan ke Kementerian Sosial.
Namun waktu yang semakin sempit membuat proses ini terasa seperti berpacu dengan ketidakpastian.
“Waktunya mepet, saya juga deg-degan. Mudah-mudahan segera ditentukan,” katanya.
Masalah tak berhenti di situ. Ketiadaan aset lahan membuat pemerintah harus membeli tanah dengan nilai yang tidak kecil—diperkirakan mencapai Rp6,4 hingga Rp7 miliar.
“Kalau punya lahan tentu tidak berbiaya. Tapi kita tidak punya, jadi harus membeli,” ucapnya.
Baca Juga:Sampah Lebaran Menggunung, Kritik Manajemen Talenta Pemkot Tasikmalaya MenguatHalal Bihalal Sambil Jelaskan Mengapa Kota Tasikmalaya Hindari Utang dan Pilih Perkuat Keuangan Daerah
Meski begitu, pemerintah pusat disebut akan menanggung sebagian besar biaya pembangunan.
Bahkan, ada peluang proyek ini baru terealisasi pada 2028—sebuah tenggat yang terasa jauh bagi kondisi darurat di lapangan saat ini.
Di sisi lain, komunikasi lintas lembaga terus dilakukan.
Humas Sekolah Rakyat, Dika Restu Rohmana, menyebut kondisi di lapangan belum berubah, meski sinyal respons dari pemerintah mulai terlihat.
“Sudah ada komunikasi dengan pak wali saat musrenbang. Responsnya cukup bagus,” tuturnya.
Ia juga menyebut jajaran pemerintah daerah telah bertolak ke Kementerian Sosial di Salemba, Jakarta, untuk membahas kelanjutan program. Namun hasil konkret masih belum jelas.
“Memang ada progres, tapi hasilnya belum tahu seperti apa,” tambahnya.
Informasi dari legislatif bahkan menyebut anggaran sudah tersedia. Namun lagi-lagi, eksekusi masih sebatas harapan.