Nanang menambahkan, LKPJ bukan sekadar laporan formal tahunan, tetapi menjadi tolok ukur keberhasilan masing-masing SKPD dalam melaksanakan program kerja. Karena itu, ketidakhadiran kepala dinas dalam rapat paripurna dinilai sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap lembaga DPRD.
“Kalau tidak hadir tanpa alasan yang jelas, ini bisa dimaknai sebagai bentuk tidak menghormati lembaga DPRD. Padahal forum ini sangat penting untuk pembangunan daerah,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Bupati Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPD agar koordinasi pembangunan lebih solid dan target-target daerah dapat tercapai secara optimal.
Baca Juga:Tingkatkan Kapasitas Instruktur Senam, Bidang Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Gelar PelatihanSerap Aspirasi Warga Tasikmalaya, Anggota DPRD Jabar Budi Mahmud Saputra Siap Kawal Pembangunan Desa
Selain itu, pihaknya menyarankan pemerintah daerah memaksimalkan fungsi badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen peningkatan PAD. Salah satu yang disorot adalah peran PT Abhiyakta agar lebih fokus menjalankan fungsi bisnis yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
“BUMD harus diperkuat dan diarahkan agar benar-benar mampu menopang PAD. Jangan sampai potensi yang ada tidak tergarap maksimal,” pungkasnya. (ujg)