TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti sejumlah persoalan penting dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya Tahun 2025 yang digelar Selasa (31/3/2026).
Sorotan utama datang dari minimnya kehadiran pejabat eselon II atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam agenda yang dinilai sangat strategis tersebut. Dari sekitar 20 kepala dinas yang diundang, hanya lima hingga enam orang yang terlihat hadir di ruang rapat paripurna.
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat tersebut dibacakan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Iyam Maryani.
Baca Juga:Tingkatkan Kapasitas Instruktur Senam, Bidang Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Gelar PelatihanSerap Aspirasi Warga Tasikmalaya, Anggota DPRD Jabar Budi Mahmud Saputra Siap Kawal Pembangunan Desa
Usai rapat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Romli, menegaskan bahwa ketidakhadiran mayoritas pejabat eselon II menjadi catatan serius yang harus segera dievaluasi oleh Bupati Tasikmalaya.
Menurut Nanang, rapat paripurna LKPJ merupakan forum penting untuk mengevaluasi capaian kinerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam pengelolaan anggaran selama satu tahun. Melalui forum itu, DPRD ingin melihat sejauh mana sinkronisasi antara perencanaan program dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Ini forum penting karena menyangkut evaluasi kinerja SKPD, mulai dari perencanaan, penggunaan anggaran, hingga hasil pembangunan untuk masyarakat. Dari sini juga akan terlihat capaian indikator seperti SAKIP, IKM, IRB, hingga IKK,” ujarnya.
Ia menilai minimnya kehadiran kepala dinas menunjukkan kurangnya kekompakan jajaran eksekutif dalam menanggapi agenda resmi DPRD, terlebih rapat tersebut berkaitan langsung dengan laporan kinerja pemerintah daerah.
“Dari sekitar 20 kepala dinas, hanya lima orang yang hadir. Ini tentu menjadi pertanyaan besar. Kami meminta alasan yang konkret atas ketidakhadiran tersebut, apalagi undangan resmi sudah disampaikan sebelumnya,” kata Nanang.
Selain masalah absennya pejabat eselon II, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yang dinilai belum maksimal. Dari target lebih dari Rp480 miliar, realisasi PAD disebut baru mencapai sekitar 89 persen.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan masih adanya kelemahan dalam strategi optimalisasi pendapatan daerah, termasuk pengelolaan potensi usaha daerah yang belum berjalan efektif.