Di sisi lain, perwakilan Aliansi PPPK Paruh Waktu, Asep Setiawan, menilai skema yang dirancang Pemkot Tasikmalaya relatif aman—setidaknya untuk saat ini.
Peralihan sekitar 200 pegawai per tahun, menurutnya, tidak akan membebani anggaran karena memanfaatkan formasi dari pegawai pensiun.
“Bukan nambah pegawai baru, tapi menggantikan yang pensiun. Jadi tidak berpengaruh ke belanja pegawai,” tuturnya.
Baca Juga:Padel Tarkam Vol.1 di Kota Tasikmalaya Khusus Internal, Hadiah Jutaan MenggiurkanTekan Belanja Pegawai 30 Persen, Pemkot Tasikmalaya Siapkan Strategi Khusus: TPP ASN Akan Dikurangi?
Namun, ia mengingatkan, ancaman justru muncul jika pemerintah membuka rekrutmen baru di luar skema tersebut.
Di titik itu, keseimbangan fiskal bisa goyah, dan PPPK yang sudah ada berpotensi terdampak.
“Kalau ada rekrutmen baru, itu yang kami khawatirkan,” tambahnya.
Kekhawatiran juga datang dari arah pusat.
Regulasi baru dan surat Kementerian PAN-RB terkait pengajuan formasi CPNS dan PPPK menambah ketidakpastian.
Harapan untuk peralihan status dari paruh waktu ke penuh waktu pun terancam tersendat.
Situasi ini memperlihatkan tarik-menarik kebijakan yang tak sederhana. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong disiplin fiskal dan reformasi birokrasi.
Di sisi lain, daerah harus menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengorbankan para pegawai yang sudah telanjur menjadi tulang punggung.
Baca Juga:Sisa THR ASN Kota Tasikmalaya Cair Awal April, OPD Segera Lakukan PengajuanMesin Pencarian yang Bingung!
Di tengah pusaran itu, janji “tanpa PHK massal” menjadi penyangga harapan—meski publik tentu menunggu, apakah janji itu akan tetap berdiri kokoh saat realitas anggaran benar-benar mengetuk di 2027. (ayu sabrina)