TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan sampah pasca Lebaran di Kota Tasikmalaya kembali menuai sorotan.
Tumpukan sampah yang menggunung selama berhari-hari dinilai bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya manajemen birokrasi di tubuh Pemerintah Kota.
Ketua Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, menilai kondisi tersebut sebagai potret buram yang menguji kredibilitas sistem manajemen talenta di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.
Baca Juga:Halal Bihalal Sambil Jelaskan Mengapa Kota Tasikmalaya Hindari Utang dan Pilih Perkuat Keuangan DaerahKota Tasikmalaya Dikepung Bencana, Bantuan Komeng Jadi Oase di Tengah Seret Anggaran
Menurutnya Myftah yang juga Sekretaris IKA PMII, anggaran miliaran rupiah dari pengalihan mobil dinas yang telah dikonversi menjadi 18 kontainer dan armada baru, belum mampu menjawab persoalan mendasar.
Fakta di lapangan justru menunjukkan sampah tetap menumpuk pasca Lebaran.
“Ini bukan lagi soal kekurangan alat, tapi sinyal kegagalan sistem dalam melahirkan teknokrat yang bertalenta,” ujar Myftah, Senin (30/3/2026).
Ia menyoroti visi besar Pemkot Tasikmalaya seperti digitalisasi pemantauan sampah dan optimalisasi TPA Ciangir yang dinilai hanya berhenti di atas kertas.
Saat momentum krusial seperti lonjakan sampah Lebaran terjadi, sistem monitoring berbasis digital yang dijanjikan tak kunjung terlihat.
Alih-alih menghadirkan sistem yang adaptif, penanganan sampah masih bertumpu pada pola konvensional yang dinilai gagap menghadapi lonjakan volume.
“Manajemen talenta seharusnya melahirkan manajer krisis, bukan sekadar birokrat administratif. Kalau visi hanya jadi jargon, proses seleksinya patut dipertanyakan,” katanya.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya praktik rotasi jabatan yang tidak berbasis kompetensi, bahkan membuka ruang pada penempatan figur yang tidak sesuai kebutuhan.
Baca Juga:Padel Tarkam Vol.1 di Kota Tasikmalaya Khusus Internal, Hadiah Jutaan MenggiurkanTekan Belanja Pegawai 30 Persen, Pemkot Tasikmalaya Siapkan Strategi Khusus: TPP ASN Akan Dikurangi?
Di sisi lain, armada baru senilai Rp3,6 miliar dinilai berpotensi menjadi aset pasif tanpa didukung konsep mitigasi dan manajemen operasional yang matang.
Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada pengelolaan ritase dan alur kerja di TPA Ciangir.
“Kombinasi alat baru dan kepala dinas baru tidak akan menyelesaikan masalah lama jika pola pikirnya masih administratif, bukan manajerial,” sindirnya.
Myftah menegaskan, kepala dinas seharusnya tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi mampu memastikan sistem kerja berjalan efektif dari hulu hingga hilir.
Ia pun mendorong Wali Kota Tasikmalaya untuk melakukan audit kinerja terhadap implementasi manajemen talenta di lingkungan Pemkot.