TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya memastikan isu ancaman pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak perlu dikhawatirkan.
Hingga kini, belum ada aturan resmi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi PPPK dari pemerintah pusat.
Kepala BKSDM Kota Tasikmalaya, Gungun Pahlagunara, menjelaskan skema pengangkatan aparatur dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah.
Baca Juga:Di Kota Tasikmalaya Sampah Seperti Ikut Lebaran, Armada Ditambah, Kadis Sudah Baru, Lalu Apa Masalahnya?Suara yang Sempat Menggema, Lalu Menghilang!
Sejak awal, Pemkot telah merancang komposisi yang proporsional antara CPNS dan PPPK.
“Misalnya ada 300 pegawai pensiun tahun ini, minimal kita isi 100 CPNS, sisanya PPPK. Kenapa tidak semuanya PPPK? Karena ada kebutuhan khusus di dinas tertentu, seperti tenaga ahli jalan dan lainnya, sehingga kuota CPNS tetap dibuka,” ujarnya kepada Radar, Minggu (29/3/2026) malam.
Ia menambahkan, jumlah pengangkatan pegawai setiap tahun akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran.
Target awal rekrutmen sekitar 200 orang per tahun kini harus dikaji ulang seiring adanya batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.
“Sekarang kita kalkulasi ulang karena ada aturan belanja pegawai tidak boleh di atas 30 persen. Jadi harus disesuaikan,” katanya.
Gungun menegaskan, belum ada kebijakan PHK bagi PPPK, termasuk yang masih berstatus paruh waktu. Para tenaga tersebut tetap memiliki peluang mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK penuh waktu.
“Belum ada aturan kalau tidak diangkat tahun 2026 akan di-PHK. Jadi tidak perlu khawatir, belum ada petunjuk dari pusat,” tegasnya.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Klaim Mendapat Apresiasi atas Penundaan THR ASN!Diduga Pikun, Lansia Tewas Tersambar Kereta Api Argo Wilis di Perlintasan Garut
Ia menyebut, jika kondisi keuangan daerah sudah stabil, Pemkot berencana kembali membuka rekrutmen secara bertahap sekitar 200 orang per tahun mulai 2027. Saat ini, fokus pemerintah adalah menstabilkan belanja pegawai yang masih berada di atas 40 persen.
“Makanya untuk sementara pengadaan CPNS dan PPPK tidak terlalu banyak dulu,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi mengatakan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen telah disosialisasikan sejak beberapa tahun lalu.
Pemkot juga telah menghitung kebutuhan PPPK sesuai kemampuan fiskal, dengan proyeksi sekitar 1.800 PPPK penuh waktu dan 1.300 hingga 1.400 PPPK paruh waktu.
“Itu bagian dari upaya kami menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Viman, Senin (30/3/2026).