“Mari semua memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak dan perempuan. Ini harus menjadi perhatian serius bersama,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Musrenbang harus menghasilkan perencanaan yang konkret dan tidak sekadar seremonial. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun program yang realistis, selaras dengan kemampuan fiskal serta kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini harus realistis, perencanaan harus sesuai dengan kondisi fiskal. Sebab, kegiatan ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk menyepakati prioritas program, kegiatan, serta arah kebijakan pembangunan tahun mendatang,” ujarnya. (riz)