“Belum terpikirkan ke sana (PHK massal PPPK) . Kasihan lah. Yang penting kinerja mereka harus ditingkatkan pokoknya,” ucapnya, sembari berharap isu PHK tidak liar berkembang.
Tedi bahkan menyarankan agar kebijakan ambang batas 30 persen ditinjau ulang.
Menurutnya, regulasi tersebut lahir saat kondisi ekonomi nasional masih stabil, berbeda dengan situasi saat ini.
“Dulu (saat kebijakan ambang batas belanja pegawai mucul, Red) kondisi lagi normal, sekarang kan tidak. Jadi wajar kalau daerah merasa berat,” katanya.
Baca Juga:Sampah Menggunung Pasca Lebaran, Kota Tasikmalaya Kebut Bersih-BersihBPBD Ungkap Dampak Cuaca Ekstrem Kota Tasikmalaya yang Sebabkan Belasan Pohon Roboh
Terpisah, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kebijakan tersebut secara komprehensif.
“Kita akan undang dan bahas bersama. Banyak opini di luar, jadi harus diluruskan,” tuturnya.
Ia juga memastikan DPRD tidak menginginkan adanya PHK massal PPPK sebagai konsekuensi penyesuaian anggaran.
“Kami tidak ingin sampai seperti itu. Insya Allah tak akan terjadi di kita,” tegasnya.
Dengan waktu yang terus berjalan menuju 2027, strategi efisiensi ini menjadi semacam “ujian akal sehat” bagi Pemkot Tasikmalaya—antara menekan belanja tanpa mematikan mesin birokrasi yang selama ini justru jadi tulang punggung pelayanan publik. (rezza rizaldi)