TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Gaung program Sekolah Rakyat (SR) yang sempat menggema di berbagai daerah, kini terdengar sayup di Kota Tasikmalaya.
Wacana yang sebelumnya digadang-gadang segera terealisasi, justru terjebak dalam fase yang serba belum pasti.
Jangankan pembangunan dimulai, kepastian lokasi pun hingga kini masih abu-abu.
Pemerintah Kota Tasikmalaya belum juga menetapkan apalagi membebaskan lahan untuk program yang digadang sebagai pemutus rantai kemiskinan itu.
Baca Juga:Sampah Menggunung Pasca Lebaran, Kota Tasikmalaya Kebut Bersih-BersihBPBD Ungkap Dampak Cuaca Ekstrem Kota Tasikmalaya yang Sebabkan Belasan Pohon Roboh
Akademisi sekaligus pengamat sosial Kota Tasikmalaya, Asep M Tamam, menilai keberadaan Sekolah Rakyat sangat mendesak.
Terlebih, posisi Kota Tasikmalaya yang masih berada dalam daftar daerah dengan angka kemiskinan tinggi di Jawa Barat.
“Sebagai kota dengan angka kemiskinan tinggi, SR ini penting untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas bagi warga miskin,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Namun, ia menyayangkan langkah pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan percepatan signifikan.
Di saat daerah lain bergerak cepat, Kota Tasikmalaya justru terkesan masih berkutat pada tahap wacana.
“Ekspektasi saya dengan wali kota yang masih muda, harusnya bisa lebih sat set. Energi muda itu mestinya identik dengan kecepatan, bukan malah terjebak ritme lamban,” sindirnya halus.
Asep berharap, jika SR benar-benar terealisasi, dampaknya tak hanya pada akses pendidikan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada penurunan angka kemiskinan.
Baca Juga:Lagi, Cuaca Ekstrem Melanda Kota Tasikmalaya: Pohon Tumbang Berjamaah Tutup Jalan dan Timpa MobilTotal Sementara 16 Kejadian Bencana: Dampak dari Cuaca Ekstrem Melanda Kota Tasikmalaya
“SR ini bisa jadi jembatan penting. Pendidikan yang layak akan mendorong perubahan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengklaim pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi lokasi.
Bersama dinas terkait seperti Dinsos, PUTR hingga BPBD, setidaknya ada tujuh titik yang masuk dalam kajian.
Bahkan, komunikasi dengan Kementerian Sosial telah dilakukan untuk membahas rencana tersebut.
“Sekarang tinggal keputusan pimpinan (wali kota),” tutur Diky.
Ia menyebut beberapa wilayah seperti Bungursari dan Tamansari masuk dalam daftar lokasi yang dinilai potensial. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan wali kota.
“Pemerintah pusat meminta secepatnya. Lokasi diserahkan ke daerah,” katanya.