“Apalagi sekarang ada surat dari Menpan-RB untuk mengajukan formasi CPNS dan PPPK, kami semakin harap-harap cemas,” katanya.
Situasi ini memperlihatkan tarik-menarik kepentingan yang tak sederhana.
Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong reformasi birokrasi dengan standar yang seragam.
Di sisi lain, daerah seperti Kota Tasikmalaya mencoba realistis—berjalan di atas tali tipis antara kebutuhan pelayanan dan keterbatasan anggaran.
Baca Juga:Penganiayaan di Kafe Rajapolah Tasikmalaya Dipicu Pelaku yang MabukTetap Siaga di Tanjakan Gentong, Polres Tasikmalaya Kota Antisipasi Kendaraan Tumbang
Hingga kini, ribuan PPPK paruh waktu di Kota Tasikmalaya masih berada di ruang tunggu kebijakan.
Menanti kepastian yang tak kunjung datang, sembari berharap skema yang sudah disusun tidak berubah menjadi sekadar wacana di atas kertas.
Di tengah semua itu, satu hal yang pasti: jika kebijakan terus tarik-ulur tanpa arah jelas, maka yang paling lama “digantung” bukan aturan—melainkan nasib para pegawai itu sendiri. (ayu sabrina barokah)