“Mereka sudah lama mengabdi. Harusnya ada solusi lain, bukan diputus,” tambahnya.
Dodo menyarankan pemerintah daerah berhenti “royal” di sektor yang tak berdampak langsung pada publik.
Kegiatan seremonial, seminar, hingga anggaran makan minum disebutnya layak dipangkas—bukan sekadar dipoles.
Baca Juga:Penganiayaan di Kafe Rajapolah Tasikmalaya Dipicu Pelaku yang MabukTetap Siaga di Tanjakan Gentong, Polres Tasikmalaya Kota Antisipasi Kendaraan Tumbang
“Efisiensi itu bukan jargon. Banyak pos yang bisa dipotong tanpa menyentuh nasib orang,” katanya, menyindir.
Jika PHK benar terjadi, dampaknya bukan sekadar angka statistik.
Ribuan orang berpotensi kehilangan penghasilan, sementara kebutuhan hidup tak pernah ikut efisiensi.
“Ini bisa memicu pengangguran dan instabilitas sosial. Jangan hanya hitung angka, tapi juga rasa aman masyarakat,” jelasnya.
Di ujungnya, persoalan ini bukan cuma soal APBD dan regulasi. Ada dimensi kemanusiaan yang tak bisa dipangkas seperti anggaran kegiatan.
“Ini soal nurani,” tukas Dodo.
Dan di Kota Tasikmalaya, nurani itu kini sedang diuji—antara patuh pada aturan fiskal atau menjaga dapur ribuan keluarga tetap menyala. (ayu sabrina barokah)