TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID—Tahun 2026, khususnya Bulan Ramadan 1447 ini mempertontonkan berbagai hal baru di Kota Tasikmalaya. Ada suka, tapi banyak dukanya. Bahkan banyak teriakan-teriakan yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Tak perlu membahas dulu soal THR ASN yang sedang gaduh. Menjelang Ramadan kemarin, awal Februari, teriakan-teriakan di publik bermunculan berkaitan satu tahun kepemimpinan Viman-Diky di Kota Tasikmalaya. Melalui aksi atau pun audiensi, mereka gagal bertemu dengan Viman.
Publik kala itu mempertanyakan kinerja pemkot, khususnya Viman Alfarizi Ramadan sebagai Wali Kota Tasikmalaya. Alasannya, banyak janji politik dan program kerja yang dianggap tidak maksimal, bahkan disebut gagal.
Baca Juga:Aktivis Mahasiswa di Tasikmalaya Pilih Penampungan Sampah Jadi Tempat PengukuhanLebaran Dulu, Protes Kemudian!
Penjelasan pun muncul dari internal pemkot, Viman sedang mengalami sakit tipes. Kondisinya drop dan harus istirahat full untuk memulihkan diri. Ada yang bilang kasihan, wali kota juga manusia.
Memasuki bulan Ramadan, giliran para kontraktor yang berteriak. Hasil pekerjaan mereka tak kunjung dibayar. Bahkan ada isu pembayaran didahulukan karena faktor kedekatan dengan pimpinan. Hal itu ditepis dengan penjelasan yang penuh dengan keraguan, sehingga diragukan.
Setelah itu muncul gerakan pecinta lingkungan yang berteriak melalui spanduk dan dipasang di pagar tembok Bale Kota Tasikmalaya. Mereka sampai bikin tenda dan “menetap” berminggu-minggu di trotoar depan kantor wali kota. Ini terbilang suasana Ramadan yang baru di Kota Tasikmalaya.
Hal baru lainnya muncul di pertengahan Ramadan, di mana untuk pertama kalinya Pemkot memperbolehkan Jalan HZ Mustofa dijadikan lapak dagang menjelang Ramadan.
Ini kegembiraan bagi pedagang yang biasa melapak di sana, namun konsekuensinya fasilitas publik seolah ditiadakan. Karena lapak dagangan tersebut mengambil ruang untuk parkir dan jalur untuk pejalan kaki.
Pada akhirnya pejalan kaki dan beberapa kendaraan parkir mengambil ruang untuk lalu lintas. Disadari atau tidak, hal itu memperparah kondisi kepadatan dan kemacetan di Jalan HZ Mustofa.
Siapa yang diuntungkan? tentunya ada. Karena puluhan pedagang di sana dipungut biaya sekitar Rp 400 ribu perhari. Katanya “retribusi”, jika memang betul tentunya masuk ke kas daerah.