Karena itu, ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengelola tidak cukup hanya berhenti pada permintaan maaf jika kualitas program menurun.
“Permintaan maaf tidak cukup. Yang dibutuhkan publik adalah transparansi dan pengawasan yang nyata,” tegasnya.
Ia mendorong agar pengelolaan program MBG, termasuk di Kota Tasikmalaya, membuka secara transparan biaya per porsi makanan, pemasok bahan baku, serta mekanisme distribusinya.
Baca Juga:Instagram Viman Digeruduk Akun ASN Kota Tasikmalaya Soal Pencairan THRPemancing Hilang di Sungai Ciwulan Kota Tasikmalaya, Motor Ditemukan Korban Belum
Selain itu, Myftah juga meminta adanya audit independen terhadap pengelolaan dapur MBG agar program tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek politik.
“Kalau ada pengelola yang terbukti bermain-main, jangan hanya diperingatkan. Harus ada konsekuensi tegas, baik secara hukum maupun politik,” pungkasnya. (red)