Karena itu, menurut PGM, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan normatif, melainkan keberpihakan kebijakan yang nyata.
PGM pun mendorong Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengambil langkah strategis, di antaranya membuka tafsir kebijakan yang lebih inklusif terhadap implementasi UU ASN, menyusun formasi khusus PPPK bagi guru RA, madrasah, dan sekolah swasta secara bertahap, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menghadirkan kebijakan afirmatif nasional bagi guru di lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
Bahkan, PGM membuka opsi perlunya kebijakan strategis pemerintah seperti Instruksi Presiden yang secara khusus mengatur afirmasi pendidikan madrasah dan peningkatan kesejahteraan guru.
Baca Juga:Latih Bisnis Sekaligus Berbagi, Bazar Tebus Murah Mahasiswa Kewirausahaan UMB Promotor Konser Jawab Masukan MUI: Tagline “Melepas Penat” Dinilai Tak Salah, Walaupun Kini Berubah
“Reformasi birokrasi jangan hanya berhenti pada penataan meja dan kursi aparatur negara. Harus ada keberpihakan nyata kepada para pendidik yang selama ini menopang pendidikan nasional dari balik tembok sekolah swasta,” tegas Asep.
PGM berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kontribusi besar guru madrasah dan sekolah swasta yang selama ini menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan nasional.
“Sudah saatnya mereka juga mendapat kesempatan yang adil untuk meningkatkan status dan kesejahteraan sebagai pendidik bangsa,” pungkasnya. (rezza rizaldi)