TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Cikalang 2 senilai Rp5,6 miliar di Kota Tasikmalaya menuai sorotan warga.
Selain dinilai belum memberi manfaat karena air tak kunjung mengalir, proyek tersebut juga disorot lantaran ada pekerja yang disebut belum menerima upah.
Kekecewaan itu disampaikan Forum Masyarakat Peduli Cikalang saat menggeruduk Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (13/3/2026).
Baca Juga:Promotor Konser Jawab Masukan MUI: Tagline “Melepas Penat” Dinilai Tak Salah, Walaupun Kini BerubahGunung Jati Group Banjir Doa, 500 Warga Kota Tasikmalaya Buka Puasa Bersama
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu diwarnai orasi serta poster protes, salah satunya bertuliskan: “Anggaran Rp5,6 Miliar Tidak Memberi Manfaat… Upah Tidak Dibayar.”*
Proyek yang bersumber dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy tersebut dipertanyakan warga karena dianggap bermasalah sejak tahap perencanaan.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Cikalang, Farhan Patahilah, menilai desain saluran irigasi tidak konsisten dari hulu hingga hilir. Kondisi itu dinilai janggal dan diduga menjadi salah satu penyebab air tidak mengalir.
“Program dari pusat harusnya jadi contoh. Tapi faktanya air tidak mengalir. Lebar saluran dari hulu 60 sentimeter, ke hilir malah sampai 3 meter,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari warga Margabakti, Agus Somantri. Ia menilai sempadan saluran irigasi yang dulu cukup lebar kini semakin menyempit.
“Dulu masih ada sempadan yang bisa dipakai jogging track. Sekarang tinggal sekitar 30 sentimeter. Titik nol irigasinya juga tidak jelas,” kata Agus.
Masalah lain yang mencuat adalah soal upah pekerja. Anggota forum, Jajang, mengungkapkan sejumlah pekerja proyek mengaku belum menerima bayaran selama sekitar tujuh bulan.
Baca Juga:Sembako Murah di Mapolres Kota Tasikmalaya Jaga Stabilitas Harga Bahan PokokHET LPG di Priangan Timur Tak Naik 12 Tahun, Hiswana Migas Sindir Janji Kepala Daerah
“Ini disebut program ketahanan pangan Presiden, tapi airnya tidak mengalir dan pekerja juga belum dibayar,” ujarnya, menyindir kondisi proyek yang dinilai jauh dari harapan.
Setelah berorasi, perwakilan warga diterima pimpinan dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya dalam audiensi di Ruang Badan Anggaran hingga sekitar pukul 11.30 WIB.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Safaat, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BBWS Citanduy terkait persoalan tersebut. Menurutnya, BBWS telah memanggil pihak kontraktor untuk meminta klarifikasi.
“Menurut penjelasan mereka, sebagian upah pekerja sudah dibayarkan dan sisanya akan diselesaikan setelah pekerjaan selesai. Kewenangan penuh memang ada di BBWS karena anggarannya dari APBN,” katanya.